Asbanda Gelar Seminar BPD se-Indonesia di Ancol

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berfoto bersama saat Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia (BPD-SI) yang bertajuk

    Berfoto bersama saat Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia (BPD-SI) yang bertajuk "Sinergi BUMD dalam rangka mewujudkan Peningkatan Usaha dan Percepatan Realisasi Program Pembangunan Daerah" di Jakarta pada Sabtu, 22 Februari 2020

    INFO BISNIS — Sebagai rangkaian program Panen Rejeki Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Undian Nasional Tabungan Simpeda, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyelenggarakan Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.

    Seminar Nasional kali ini mengusung tema “Menggiatkan BUMD untuk Mendorong Kinerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Case Study: Sinergi BUMD Provinsi DKI Jakarta)” dan berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

    Dirut Bank DKI, Zainuddin Mappa, mengatakan tujuan BPD ialah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pertanian, perdagangan, dan lain-lain dalam kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

    “BPD juga memiliki fungsi pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Asbanda yang terpilih kembali, Supriyatno, menegaskan bahwa saat ini kinerja BPD seluruh Indonesia memang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat positif.

    Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Per September 2019, aset BPD telah mencapai Rp 733,37 triliun atau meningkat sebesar 12,57 persen dibandingkan posisi September 2018 yang mencapai Rp 651,49 triliun atau menempati peringkat lima dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, BCA dan BNI.

    Kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada September 2019, posisi kredit BPD mencapai Rp 449,21 triliun atau meningkat sebesar 10,21 persen dibandingkan posisi September 2018 sebesar Rp 405,74 triliun.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritasi Jasa Keuangan (OJK), Achmad Soekro Tratmono, mengatakan kegiatan produktif BPD tersebut memberikan contoh kepada yang lain. Ia menilai BPD telah memajukan perekonomian Indonesia.

    “BPD yang memperbarui kultur dan perilaku di daerahnya. OJK akan terus mendorong BPD lebih maju,” ujarnya saat berbicara sebagai keynote speaker.

    Hadir memberikan sambutan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menekankan bahwa BUMD dan BPD harus mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mencapai keadilan, agar pertumbuhan ekonomi merata.

    “BUMD ada dua peran, satu pembangunan dan dua komersial. itu harus seimbang karena kita ingin pertumbuhan berkualitas, angka tinggi, tapi distribusi merata,” ucap Anis.

    Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, berharap dari seminar ini dapat menggali ragam informasi mengenai kebijakan pembinaan Pemprov DKI Jakarta dalam menerjemahkan amanat gubernur tentang optimalisasi Sinergi BUMD dan juga mengenai program-program Pemprov DKI Jakarta terkait pembinaan dan sinergi BUMD.

    Sebagai bagian akhir dari acara, Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia ini menghadirkan diskusi dari beberapa pembicara terkait, seperti Ketua TGUPP, Amin Subekti; Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat; Direktur Kredit UMK, Babay Parid Wazdi; Direktur Utama PT Food Station, Arief Prasetyo Adi; Direktur Keuangan Bank DKI, Sigit Prastowo; Direktur Utama PT Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman; serta Direktur Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol, Hari Sandjojo.

    Acara seminar nasional BPD seluruh Indonesia kali ini dipandu oleh Ketua Jakarta Tourism Forum, Salman Dianda Anwar. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.