KSPI: Hak Cuti Haid Terancam Hilang dengan RUU Cipta Kerja

Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan hak cuti saat haid bagi pekerja terancam hilang dengan adanya Rancangan Undang-Undang arau RUU Cipta Kerja. Sebab, hak cuti ini dihapus dalam RUU Omnibus Law tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah dan DPR RI tidak mengesahkan beleid yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh ini,” kata Iqbal dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ini ke DPR pada 12 Februari 2020. Tak lama setelah itu, sejumlah organisasi profesi pun menolak sejumlah pasal yang ada di dalamnya. Mulai dari serikat buruh hingga aliansi jurnalis.

Adapun hak cuti saat haid, hanyalah satu dari sekian hak cuti yang terancam hilang menurut KSPI. Ada beberapa hak lain yang berpotensi hilang seperti hak cuti bagi pekerja yang menikah, menikahkan anak, membaptis anak, istri melahirkan, hingga pekerja yang menjalankan kewajiban ibadah seperti haji.

Menurut Iqbal, RUU Cipta Kerja hanya memberi cuti untuk empat alasan. Contohnya seperti pekerja yang tidak masuk karena tidak berhalangan kerja atau karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha. 

Dari empat alasan yang ada, tidak tertulis secara langsung pekerja yang mengalami haid. Sementara di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, cuti bagi pekerja yang haid ditulis secara langsung.

Tiga hari sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah membantah hak cuti saat haid akan dihapus. Sebab, ketentuan itu masih ada tercantum di UU Ketenagakerjaan.

"Itu tidak dihapus. Cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan dan cuti menikah itu ada di ketentuan UU 13 Tahun 2003," kata Ida di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Apabila masih eksis dan tidak diatur dalam Omnibus Law, kata Ida, berarti aturan itu tetap berlaku.

FAJAR PEBRIANTO






Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

2 hari lalu

Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

Menurut dia, kenaikan UMP sudah dihitung sedemikian rupa, termasuk bersama investor.


Ini Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Mau Beri Cuti Haid pada Perempuan

9 hari lalu

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Mau Beri Cuti Haid pada Perempuan

Cuti haid merupakan salah satu hal dari pekerja perempuan, apabila hak ini tidak dilakukan maka perusahaan akan memperoleh sanksi


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

10 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.


Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

10 hari lalu

Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan UMP di beberapa provinsi.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

13 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

15 hari lalu

Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

KPSI mengatakan terdapat tiga usulan berbeda terkait angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.


Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

15 hari lalu

Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

Partai Buruh meminta kenaikan UMP DKI 10,55 persen berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.


Aturan Kenaikan Upah Minimum Diteken, Buruh: Pasal Maksimal 10 Persen Membingungkan

18 hari lalu

Aturan Kenaikan Upah Minimum Diteken, Buruh: Pasal Maksimal 10 Persen Membingungkan

Upah minimum di dalam konvensi ILO No 133 atau UU No 13 Tahun 2003 adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.


Bos Kadin Setuju UMP 2023 Perlu Dinaikkan, Tapi Jangan Membebani Pengusaha

22 hari lalu

Bos Kadin Setuju UMP 2023 Perlu Dinaikkan, Tapi Jangan Membebani Pengusaha

Ketua Kadin sepakat bahwa UMP perlu dinaikkan pada tahun depan untuk menjaga data beli masyarakat-terutama dari kalangan pekerja atau buruh.


Demo Buruh di Kantor Heru Budi Hartono, KSPI Singgung Kepemimpinan Anies Baswedan

28 hari lalu

Demo Buruh di Kantor Heru Budi Hartono, KSPI Singgung Kepemimpinan Anies Baswedan

Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta mendengarkan masukan dari para buruh.