TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menanggapi demonstrasi Persaudaraan Alumni atau PA 212 dan FPI yang meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dia menilai wajar di era demokrasi ada sebagian kelompok yang mengemukakan pendapat.
Meski begitu, Erick menilai kinerja direksi dan komisaris di perusahaan migas pelat merah itu cukup baik. "Saya tidak mau dikotomi komisaris atau direksi, komisaris dan direksi di Pertamina tiga bulan berakhir saya rasa baik," kata Erick di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Februari 2020.
Dia mengatakan akan terus memantau capaian key performance indikator atau KPI yang diharapkan untuk Pertamina. Dia yakin Direktur Utama Nicke dan jajarannya, bisa melakukan itu.
"Sama juga kemarin saya ketemu seluruh direksi BRI dan komisaris, sama. Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai selesai. Jangan direksi ini ditakut-takuti, gonta-ganti posisi, saya gak mau," kata Erick Thohir.
Sebelumnya, salah satu orator dari atas mobil komando dalam demonstrasi oleh PA 212 dan FPI bertajuk 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat menyebut-nyebut nama Ahok. Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama Pertamina itu disebut oleh orator Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) yang bernama Marwan Batubara.
"Kami minta dalam satu bulan, Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina," ujar Marwan dengan menggunakan pengeras suara, Jumat, 21 Februari 2020.
Dia pun menyerukan kata 'Takbir' dan disambut riuh oleh massa aksi dari FPI, GNPF Ulama dan PA 212 tersebut. "Allahuakbar, Allahuakbar," jawab massa. Marwan mengaku tidak rela Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Menurut dia, BUMN itu merupakan perusahaan rakyat. Sementara Ahok, terlibat korupsi.
Menurut Marwan, Ahok terlibat puluhan kasus korupsi saat masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menuding, Ahok didukung oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.
YUSUF MANURUNG
