Perizinan Sektor Pelabuhan, Menhub: Saya Janjikan Kecepatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri rapat yang membahas masuknya kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah perairan Natuna Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., serta Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. TEMPO/Francisca Christy

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri rapat yang membahas masuknya kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah perairan Natuna Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., serta Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. TEMPO/Francisca Christy

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah bakal mempermudah proses perizinan di sektor pelabuhan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pengusaha pelabuhan memperoleh izin usaha dan sertifikat yang dapat dijaminkan dalam waktu cepat. "Saya janjikan kecepatan," kata Budi Karya di Jakarta, Jumat petang, 21 Februari 2020.

    Selain memperpendek waktu perizinan, Budi Karya memastikan akan memotong proses pemberian konsesi. Selama ini, proses konsesi acap dikeluhkan oleh pengusaha lantaran memakan waktu yang cukup lama dan tak efisien.

    Untuk mendukung langkah itu, Budi Karya membuka kemungkinan bakal membentuk tim kecil. Tim tersebut nantinya bakal merumuskan proses pemberian konsesi yang lebih sederhana.

    Kementerian Perhubungan tengah berupaya mendorong masuknya investasi swasta di bidang pelabuhan. Munculnya pelaku-pelaku usaha yang baru akan menyehatkan iklim persaingan sehingga proses penyelenggaraan pelabuhan makin berkualitas.

    Persaingan ini juga membuat pelaku usaha pelabuhan eksisting terus meningkatkan mutu, termasuk untuk keamanan konsumen. Adapun saat ini, Kementerian Perhubungan sedang meneggakkan kebijakan kepelabuhanan nasional untuk mengakomodasi tujuan tersebut.

    Tak hanya mendorong masuknya investasi, kebijakan kepelabuhanan nasional dirancang untuk menghapuskan monopoli di sektor kelautan. Budi Karya mengimbuhkan, di dalam kebijakan ini diatur pula pemisahan antara regulator dan oprator pembentukan otoritas pelabuhan. "Kemudian, mengakomodasi otonomi daerah," tuturnya.

    Menurut Budi Karya, kebijakan ini dirancang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi minta seluruh kementerian membuka peluang investasi bagi pemodal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.