INFO BISNIS — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri asuransi sampai 2019 lalu masih positif dan memiliki daya tahan yang baik serta tetap memiliki prospek ke depan yang besar.
Menurut data OJK, sepanjang tahun 2019, premi asuransi komersial yang dikumpulkan mencapai Rp 281,2 triliun (8,0 persen yoy), dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp 179,1 triliun (4,1 persen yoy), serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp 102,1 triliun.
Baca Juga:
Hal ini didukung permodalan industri asuransi yang terlihat dari Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 345,35 persen dan 789,37 persen, lebih tinggi dari threshold 120 persen.
Demikian pula aset industri asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dan asuransi wajib) juga tumbuh positif 5,91 persen (yoy) dari Rp 862,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 913,8 triliun pada Desember 2019. Jika ditambah dengan BPJS menjadi Rp 1.370,4 triliun.
Hal ini memperlihatkan industri asuransi masih tumbuh secara positif di tengah upaya penyehatan dan proses hukum Asuransi Jiwasraya.
Baca Juga:
Nilai aset asuransi Jiwasraya tercatat sebesar Rp 22,03 triliun atau sekitar 1,6 persen dari total aset industri asuransi dan sekitar 0,19 persen dari total aset industri jasa keuangan sejumlah Rp 11.300 triliun.
OJK menilai industri asuransi masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berperan lebih signifikan bagi perekonomian nasional mengingat baru 12,08 persen penduduk Indonesia yang terlayani produk asuransi dari sekitar 260 juta penduduk.
Untuk itu, OJK berkomitmen mempercepat proses reformasi Industri Keuangan Non Bank, termasuk asuransi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, untuk meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan, membangun IKNB yang sehat, kukuh, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Berbagai kebijakan telah dan akan dilakukan dari reformasi IKNB ini yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi dan reformasi infrastruktur.
Reformasi pengaturan dan pengawasan meliputi:
- Prudential Regulation mengenai review dan rekomendasi terhadap penyesuaian Ketentuan Modal Minimum Berbasis Risiko (RBC); review dan rekomendasi Penyusunan Ketentuan Penilaian Kualitas Aset (Asset Quality and Provisioning;) serta review dan rekomendasi ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure and Related Party).
- Review dan Rekomendasi Penyesuaian Ketentuan Manajemen Risiko dan Penerapan GCG bagi industri.
- Review dan rekomendasi penyesuaian ketentuan pengawasan berbasis risiko (risk based supervisory).
Reformasi institusi industri asuransi akan meliputi:
- Penyusunan Ketentuan tentang Tindakan Pengawasan dan Pencabutan Izin Usaha (Exit policy).
- Analisis Industri.
- Review dan Rekomendasi Penyesuaian Ketentuan Perizinan dan Kelembagaan (Entry policy).
Reformasi infrastruktur meliputi:
- Penyusunan draft RUU Program Penjaminan Polis (PPP).
- Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan dan Pelaporan.
- Penyusunan Pedoman dan Pelatihan.
Mengenai proses hukum kasus Asuransi Jiwa Jiwasraya yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, OJK secara aktif membantu Kejaksaan Agung dalam melakukan verifikasi atas rekening efek yang masih diblokir.
Memasuki tahapan akhir verifikasi dan klarifikasinya, OJK berharap paling lambat pada akhir Februari nanti, Kejaksaan Agung sudah dapat memutuskan status rekening efek tersebut.
Upaya verifikasi atas rekening efek tersebut akan semakin cepat dan optimum jika dibantu oleh para pemegang rekening dalam bentuk pemberian keterangan atau konfirmasi kepada Kejaksaan Agung.
Oleh karena itu, para pemilik rekening diimbau untuk segera menghubungi pihak Kejaksaan Agung guna bersama-sama membantu penyelesaian masalah pemblokiran ini.
OJK juga menyampaikan kepada pengurus PT Wana Artha Life untuk memverifikasi hal ini kepada Kejaksaan Agung karena ada beberapa rekening perusahaan tersebut yang tidak terkait kasus Jiwasraya.
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wana Artha Life) tetap beroperasi dan sedang tidak dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
Pemegang polis asuransi diharapkan tetap tenang dan tetap mempercayakan polisnya sesuai perjanjian yang disepakati. Begitu pula bagi masyarakat diharapkan untuk semakin banyak mengikuti program asuransi sebagai proteksi masa depan yang lebih baik.
OJK pada Selasa, 18 Februari 2020 telah memfasilitasi pertemuan antara Kejaksaan Agung dan seluruh Anggota Bursa yang Rekening Efek nasabahnya diblokir dalam perkara Jiwasraya.
OJK juga memfasilitasi para investor yang sudah mengajukan keberatan dan mendapatkan jadwal untuk melakukan wawancara verifikasi dengan tim dari Kejaksaan Agung langsung di kantor OJK. (*)
