BPH Migas: Ekspor Gas ke Singapura Bisa Dialihkan ke Jawa Barat

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas atau BPH Migas, Jugi Prajogio masih menunggu kejelasan rencana penyetopan ekspor gas ke Singapura. Bila sudah pasti, maka ia mengatakan lembaganya bisa melakukan audit infrastrukut.

    "Kami juga melihat potensi pasar dulu, kalau ada, baru kemudian kami melihat konsolidasi pipanya. Feeling saya pulau Jawa, Jawa Barat potensial untuk menyerap gas dari Singapura," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

    Jugi memperkirakan Jawa Barat bisa menyerap ribuan MMSCFD gas dari Singapura, misalnya untuk pembangkit, pupuk, atau industri umum, alias bisa masuk ke sektor kunci maupun sektor non-kunci. Hanya saja, ia mengingatkan perlunya melihat kapasitas pipa yang ada di wilayah tersebut.

    "Kalau volume yang masuk jumlahnya besar jangan-jangan pipa yang ada tidak mampu menampung," kata Jugi. "Misalnya ke arah Cirebon itu pipanya kan mengecil, jadi harus diubah konfigurasinya, harus ganti pipa."

    Selain ke Jawa Barat, Jugi mengimbuhkan gas itu bisa saja diarahkan ke Dumai atau Sei Mangkei, namun dugaan tersebut perlu dicek lebih lanjut, salah satunya soal kebutuhan pasar. Selain itu, ia melihat gas bisa juga disalurkan ke Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Pemerintah juga diminta terlebih dulu mengkaji lebih dalam keputusan untuk tidak melanjutkan kontrak ekspor gas ke Singapura. Dengan demikian, pemerintah tidak buru-buru dan langsung menyetop pasokan gas ke Negeri Singa itu per 2023.

    Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto melihat pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ini berdasarkan sejumlah aspek. Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi iklim usaha hulu minyak dan gas bumi, khususnya kepastian iklim dalam usaha, sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga mesti mengkaji kebijakan ini dari sisi aspek penerimaan negara.

    Selanjutnya, Agung menilai, pemerintah harus melihat kesiapan penyerapan pasar dalam negeri perlu dan kesiapan infrastruktur untuk memasarkan pasokan gas tersebut. “Aspek-aspek tersebut (perlu) dikaji secara komprehensif untuk mendapatkan optimalnya,” katanya, Jumat 14 Februari 2020.

    Di samping itu, Agung juga mempersoalkan dampak lanjutan terkait dengan rencana penyetopan ekspor gas tersebut. Agung beranggapan, pemerintah perlu memperhitungkan lebih dalam nilai tambah dan efek ganda untuk perekonomian dalam negeri setelah pemutusan kontrak ekspor gas itu berlaku.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan akan menghentikan pasokan gas bumi ke Singapura dari Lapangan Suban Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips. Dengan demikian, konsumsi gas bumi di dalam negeri dapat terpenuhi dan ditingkatkan.

    "Gas masih banyak di Sumatera, suplai ke Singapura berakhir 2023 akan ditarik ke dalam negeri," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM di Jakarta, ESDM, Jumat 29 November 2019.

    Ke depan, lanjut Arifin Tasrif, gas bumi yang dipasok ke Singapura akan dialihkan pengalirannya ke pipa Duri Dumai. Selanjutnya, gas dialirkan seluruhnya untuk kepentingan domestik, khususnya Pulau Sumatera. Tak hanya itu, Sumatera juga akan dipasok gas bumi dari tambahan beberapa sumur yang saat ini masih dalam penjajakan pembelian.

    CAESAR AKBAR | BISNIS | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.