TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja tak hanya ditujukan untuk golongan tertentu yakni pengangguran. Program Kartu Prakerja akan dirilis pada April 2020 dengan target pengguna sebanyak 2 juta calon pekerja.
"Tetapi diutamakan kepada orang yang belum pernah bekerja," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin, Selasa, 18 Februari 2020.
Dia menuturkan situasi paling sulit justru dirasakan oleh orang-orang yang ingin masuk kerja untuk pertama kali dalam hidupnya. Sebab, situasi lebih berat disebutkan bakal dirasakan oleh orang yang menganggur setelah menyelesaikan pendidikan dibandingkan saat kuliah atau sekolah.
Karena itu, Rudy mengatakan program utama Kartu Prakerja memberikan kursus singkat (training) kepada para pencari kerja agar bisa mendapat kemampuan baru (new skill) dalam satu bidang atau untuk menjadi wirausaha.
Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan kepada para pekerja yang baru saja di PHK atau yang ingin mencari pekerjaan baru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. "Kalau untuk pekerja lama, tujuannya untuk re-skilling (meningkatkan kemampuan) atau jika mau banting setir berwirausaha," ucapnya.
Rudy mengungkapkan pemerintah membuka peluang masyarakat umum yang belum memiliki pekerjaan atau pengalaman kerja untuk mendaftarkan diri. Nantinya, lanjut dia, akan ada proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pemberi kursus atau balai latihan kerja (BLK).
Program Kartu Prakerja juga akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. "Ada orang yang gak beruntung dapat pekerjaan. Nah, kalau itu yang dihadapi mereka, kami bisa bantu. Pemerintah enggak lihat lulusan universitas top atau tidak," ucap Rudy.
Sementara itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni P. Purbasari mengatakan dari 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, sebanyak 3,7 juta atau 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun. Sebagian besar masuk kategori pengangguran muda.
Sebanyak 61 persen laki-laki dan 64 persen tinggal di perkotaan. Di sisi lain, 78 persen berpendidikan SMA ke atas, 90 persen tidak pernah ikut pelatihan bersetifikasi, dan 3 persen menganggur karena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebanyak 30 persen di antara mereka, kata Denni, tidak pernah merasakan bangku pendidikan, tidak pernah mendapat pelatihan. "Dan menganggur (not in education, employment, or training/NEET)," ujarnya.
Denni menjelaskan, fungsi Kartu Prakerja bukan menggantikan pendidikan formal atau vokasi, tetapi memberikan pelatihan tambahan (additional training) kepada calon pencari kerja. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan teknis agar pencari kerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. "Program ini dapat mengatasi permasalahan skill gap, skill shortage, skill mismatch, dan job mismatch," tuturnya.
BISNIS
