Kemendag Incar Perluasan Ekspor di 3 Kawasan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

    Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana memperluas akses pasar ekspor ke tiga kawasan yang selama ini dinilai belum banyak terjamah.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Dody Edward mengatakan ketiga kawasan yang akan dituju untuk perluasan ekspor tersebut adalah Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah.

    "Kita perluas ekspor ke ke Afrika seperti Afrika Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah yang selama ini kurang dapat perhatian ataupun kurang banyak melakukan program promosi," katanya, Selasa, 18 Februari 2020.

    Di sisi lain, dia juga menyebutkan pemerintah juga sedang memacu penyelesaian negosiasi terhadap 12 perjanjian dagang dalam bentuk bilateral  maupun multilateral.

    Adapun menurutnya, 12 perjanjian dagang yang dimaksudnya tersebut adalah Indonesia - Turki CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Indonesia - Tunisia PTA, Indonesia Bangladesh PTA, Indonesia - Morocco PTA, Indonesia - Iran PTA, Indonesia - Muaritius PTA, Indonesia – Uni Eropa CEPA, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Asean Economic Community (AEC), Asean - India FTA, dan Asean – Australia- New Zealand FTA. 

    Selain itu, lanjutnya, Indonesia akan menyusun 14 perjanjian dagang baru yang berpotensi dijajaki dengan sejumlah negara maupun organisasi internasional. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 20 perjanjian perdagangan yang telah berjalan. 

    Dody mengatakan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Jepang telah dilakukan sejak 2008 melalui General Review Indonesia - Japan EPA (IJEPA).  Adapun, Jepang menjadi negara tujuan ekspor ketiga terbesar bagi Indonesia.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.