Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Jamin Penerima Kartu Prakerja Tak Dilihat dari Lulusan Top

image-gnews
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjamin penerima manfaat kartu prakerja tak diseleksi berdasarkan latar belakang kampus atau sekolahnya. Hal itu disampaikan Deputi IV Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian yang membidangi koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing koperasi serta UMKM Mohammad Rudy dalam seminar publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020.

"Kami enggak lihat dari lulusan top. Kami menyeleksi bagi mereka yang mungkin enggak beruntung bisa masuk ke sebuah perusahaan," ujar Rudy di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2020,

Rudy menjelaskan, pemerintah hanya mensyaratkan penerima kartu pekerja mesti berusia di atas 18 tahun. Calon penerima juga harus dipastikan tidak sedang bersekolah atau mengenyam bangku pendidikan.

Adapun kartu bantuan ini bakal diprioritaskan bagi pencari kerja usia muda, utamanya bagi pencari kerja pertama atau lulusan baru. Dalam hal ini, pemerintah ingin memudahkan pencari kerja muda untuk memperoleh pengalaman kerja perdananya.

"Karena yang paling sulit ini adalah orang yang masuk pertama kali bekerja. Banyak orang yang menganggur lebih lama dari masa kuliah atau sekolahnya," tuturnya.

Meski begitu, tak menutup kemungkinan kartu prakerja diberikan kepada penganggur yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja alias PHK. Kartu ini dapat dimanfaatkan bagi korban-korban PHK untuk me-reskilling agar mendapat tempat kerja baru atau berubah haluan menjadi wirausaha.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah tidak akan melakukan seleksi yang ketat untuk memilih penerima manfaat kartu prakerja. Menurut dia, seleksi ketat hanya akan dilakukan untuk penyelenggara kursus.

"Untuk peserta, sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar memiliki motivasi untuk bekerja atau tidak," ujarnya di tempat yang sama.

Moeldoko menerangkan, program kartu prakerja akan terlaksana paling cepat April nanti. Saat ini, Istana tengah menyiapkan peraturan presiden atau Perpres Kartu Prakerja. Perpres itu rencananya akan terbit pada Februari. Setelah itu, pemerintah akan langsung membentuk project management office atau PMO sebagai pelaksana program.

Pada tahun ini, pemerintah akan memberikan kartu prakerja untuk 2 juta penerima. Pencairan anggaran kartu prakerja tahap pertama ini dalam APBN 2020 direncanakan menelan dana hingga Rp 10 triliun.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

10 hari lalu

Sekelompok pria pengangguran membakar kardus ketika mereka berusaha menghangatkan diri ketika fajar di Kota Gaza, 18 Februari 2019. Orang-orang itu mengatakan mereka akan dengan senang hati bekerja hanya dengan 5 syikal sehari (sekitar 1,35 Dolar AS) tetapi tidak ada pekerjaan. Pada Oktober 2018, Bank Dunia mengatakan, 54 persen tenaga kerja Gaza menganggur, termasuk 70 persen pemuda. REUTERS/Dylan Martinez
Dampak Perang Gaza, Angka Pengangguran di Palestina di Atas 50 Persen

ILO memperkirakan jika perang Gaza masih berlanjut sampai akhir Maret 2024, maka angka pengangguran bisa tembus 57 persen.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

12 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

16 hari lalu

Kartu Prakerja
Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

Cara login dashboard Prakerja cukup mudah, yakni dengan memasukkan email dan kata sandi saja. Berikut syarat dan cara daftar Kartu Prakerja 2024.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

19 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

22 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

27 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.


2 Ribu Siswa SMA Program Double Track di Jawa Timur Dapat Pelatihan Digital

29 hari lalu

Ilustrasi bekerja di era digital. Foto: Freepik
2 Ribu Siswa SMA Program Double Track di Jawa Timur Dapat Pelatihan Digital

Ribuan peserta itu terdiri dari siswa asal 52 SMAN maupun SMA swasta, serta remaja dari 10 lembaga non formal di Jawa Timur.


Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

30 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

Apa pesan di balik salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani?


AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

30 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di saat kegiatan cap jempol darah Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. AHY selaku Ketum Partai Demokrat saat ini menyebut KLB Deli Serdang sebagai kongres ilegal. TEMPO/Muhammad Hidayat
AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

Aksi cap jempol darah pernah dilakukan kader Demokrat pimpinan AHY melawan Moeldoko Cs. Dulu, PDIP pernah lakukan aksi cap jemol darah.


Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

30 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Ada beberapa kejadian menarik di Sidang Kabinet yang digelar Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024, salam-salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo.