TEMPO.CO, Jakarta - Perum Perumnas mengeluhkan soal keterbatasan dan tingginya harga lahan khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek.
Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo menyatakan, pada awalnya perusahaan masih diberikan lahan oleh pemerintah untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian. Tapi seiring waktu, program pemberian lahan itu tak lagi ada.
Sementara daerah Jabodetabek yang selama ini paling banyak membutuhkan rumah, dengan persentase sekitar 67 persen. "Tanah di sana (sekarang) sudah mahal sekali. Sehingga kalau kami harus bersaing membeli tanah dengan swasta, maka kami pasti akan kalah, terlebih jika harus menjual untuk rakyat kecil," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 17 Februari 2020.
Tak jarang, kata Bambang, untuk menyiasati keterbatasan lahan tersebut, Perumnas bekerja sama dengan PT KAI (Persero) untuk memanfaatkan lahan sebagai pengembangan kawasan hunian dengan konsep transit oriented development. "Kami kerja sama dengan KAI untuk kembangkan TOD," ucapnya.
Selain keterbatasan lahan, Bambang juga mengeluhkan masih adanya masalah penghuni tanpa hak (PTH) yang menempati lahan seperti di Cengkareng dan Pulogebang. Soal perizinan yang cukup panjang dan memakan waktu lama serta aturan yang tidak standar di setiap daerah pun disampaikan Bambang dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan bahwa Perumnas memang sudah sepatutnya melakukan banyak cara dalam menjalankan bisnisnya. Selain menggandeng perusahaan BUMN seperti KAI yang memiliki banyak aset di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ia juga mendorong agar Perumnas tak hanya menyasar kawasan Jabodetabek dalam membangun kawasan hunian.
BISNIS
