Eksklusif: Ahok Blak-blakan Soal Modus Mafia Migas di Pertamina

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Komisaris Pertamina Basuki Tjahya Purnama meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. B30 merupakan program penggunaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebanyak 30 persen dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Komisaris Pertamina Basuki Tjahya Purnama meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. B30 merupakan program penggunaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebanyak 30 persen dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak didapuk menjadi Komisaris Utama di Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung tancap gas. Ia mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas.

    Saat memanggil Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Jokowi mewanti-wanti agar manajemen bisa meredam impor minyak dan gas bumi. “Defisit bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya, mereka menyanggupi,” kata Jokowi, Senin, 9 Desember 2020.

    Seperti dikutip dari Majalah Tempo Edisi 17 Februari 2020, Ahok blak-blakan bercerita tentang pekerjaan di Pertamina. Selama tiga bulan terakhir, setiap Kamis pagi, Ahok mesti menghadiri rapat pukul 07.00 di kantor pusat PT Pertamina (Persero) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, jika tak ingin ketinggalan laporan terbaru tentang berbagai program perusahaan dari dewan direksi.

    Pertemuan rutin antara komisaris dan direksi Pertamina itu dimajukan dua jam dari kebiasaan sebelumnya agar tak bertabrakan dengan agenda lain manajemen. “Kan, gue biasa stand by jam tujuh di DKI,” kata Ahok, Rabu, 12 Februari 2020.

    Laporan dari direksi diperlukan Ahok, yang punya sederet pekerjaan rumah sejak didapuk menjadi komisaris utama perusahaan vital negara tersebut pada akhir November 2019. Keamanan produksi, misalnya, menjadi perhatian utama mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Maklum, sektor minyak dan gas bumi memang menjadi penentu nasib neraca pembayaran.

    Dua tahun terakhir, defisit transaksi berjalan (current account deficit) tergolong tinggi—bahkan sempat melampaui batas aman 3 persen dari produk domestik bruto. Impor minyak, akibat produksi dalam negeri yang tak pernah sebanding dengan kebutuhan nasional, merupakan salah satu penyumbang defisit terbesar.

    Itu sebabnya Ahok geregetan ketika menceritakan kejadian pada pekan kedua Desember 2019. Sehari setelah dia bertemu dengan Jokowi, kabar buruk diterimanya. Listrik kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, Riau, padam pada 10 Desember 2019. Turbin penggerak sistem kelistrikan mati selama tiga hari berturut-turut. Pengolahan bahan bakar minyak Pertamina di fasilitas berkapasitas 170 ribu barel per hari itu pun terhambat.

    Masalahnya, kejadian itu ternyata bukan yang pertama. Kilang berumur hampir setengah abad itu sering mendadak mati listrik (unplanned shutdown). Basuki pun mencurigai insiden ini bukan tak disengaja. Pasalnya, dia mengaku sudah lama mendengar soal adanya desakan mafia migas agar Pertamina tetap mengimpor solar untuk kebutuhan dalam negeri.

    Setelah pemerintah mulai memberlakukan larangan impor solar dan avtur pada Mei 2019, drum-drum solar antre di Singapura untuk masuk ke Indonesia. “Saya bilang, ‘Bu Nicke, enggak usah takut diancam berhenti, shutdown. Besok kita panggil polisi, tangkap yang main-main’,” ujar Ahok.

    Selengkapnya dimuat di Majalah Tempo, Edisi 17 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.