Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Melawan, KSPI Tak Mau Masuk Tim Omnibus Law Bentukan Pemerintah

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.

Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja tersebut. "KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya," kata dia.

Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law. Airlangga Hartarto mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog ihwal pembentukan tim tersebut.

"Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan tentunya ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga saat menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

Airlangga Hartarto menyimpulkan, Partai Golkar seharusnya mendapat jatah menteri yang lebih besar, karena sudah banyak membantu Prabowo-Gibran


35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

Sebanyak 35 provinsi serta kabupaten/kota sudah menyerahkan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, untuk kemb


Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya juga belum meminta posisi mana saja yang akan diisi dalam kabinet Prabowo.


Minta Jatah 5 Menteri, saat Ini 4 Wakil Golkar di Kabinet Jokowi Kebanyakan di Bidang Ekonomi

21 jam lalu

Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Tasyakuran HUT Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Partai Golkar menggelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59. TEMPO/M Taufan Rengganis
Minta Jatah 5 Menteri, saat Ini 4 Wakil Golkar di Kabinet Jokowi Kebanyakan di Bidang Ekonomi

Dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Golkar mendapat empat kursi, yang tiga di antaranya di bidang ekonomi.


Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

22 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

Dia menyebut terdapat nama kader-kader Golkar lain selain Airlangga.


DPD Golkar Bantah Dukung Bahlil Jadi Ketum: Hanya Isu Belaka

23 jam lalu

Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartono. setkab.go.id
DPD Golkar Bantah Dukung Bahlil Jadi Ketum: Hanya Isu Belaka

DPD I se-Indonesia mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar 2024-2029.


Respons Gibran Soal Airlangga Hartarto yang Minta Jatah Menteri untuk Golkar Lebih Banyak

1 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Gibran Soal Airlangga Hartarto yang Minta Jatah Menteri untuk Golkar Lebih Banyak

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan dirinya jika kelak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dia menyebut akan membicarakan lagi hal itu bersama Prabowo.


Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

DPD dan MKGR kompak mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Dukungan ini menguat usai Jokowi dikabarkan masuk bursa calon ketum Golkar.