TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.
"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja tersebut. "KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya," kata dia.
Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law. Airlangga Hartarto mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog ihwal pembentukan tim tersebut.
"Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan tentunya ada dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga saat menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
-
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN
-
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar
-
Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo
-
Minta Jatah 5 Menteri, saat Ini 4 Wakil Golkar di Kabinet Jokowi Kebanyakan di Bidang Ekonomi
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
1 jam lalu
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste
1 jam lalu
Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN
2 jam lalu
Airlangga Hartarto menyimpulkan, Partai Golkar seharusnya mendapat jatah menteri yang lebih besar, karena sudah banyak membantu Prabowo-Gibran
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar
17 jam lalu
Sebanyak 35 provinsi serta kabupaten/kota sudah menyerahkan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, untuk kemb
Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo
17 jam lalu
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya juga belum meminta posisi mana saja yang akan diisi dalam kabinet Prabowo.
Minta Jatah 5 Menteri, saat Ini 4 Wakil Golkar di Kabinet Jokowi Kebanyakan di Bidang Ekonomi
21 jam lalu
Dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Golkar mendapat empat kursi, yang tiga di antaranya di bidang ekonomi.
Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga
22 jam lalu
Dia menyebut terdapat nama kader-kader Golkar lain selain Airlangga.
DPD Golkar Bantah Dukung Bahlil Jadi Ketum: Hanya Isu Belaka
23 jam lalu
DPD I se-Indonesia mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar 2024-2029.
Respons Gibran Soal Airlangga Hartarto yang Minta Jatah Menteri untuk Golkar Lebih Banyak
1 hari lalu
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan dirinya jika kelak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dia menyebut akan membicarakan lagi hal itu bersama Prabowo.
Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat
1 hari lalu
DPD dan MKGR kompak mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Dukungan ini menguat usai Jokowi dikabarkan masuk bursa calon ketum Golkar.