Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sigi Indo Barometer: Mayoritas Publik Setuju Pemindahan Ibu Kota

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Jokowi melewati jalanan becek saat meninjau lokasi ibu kota negara baru itu. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Jokowi melewati jalanan becek saat meninjau lokasi ibu kota negara baru itu. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil sigi terbaru mereka yang menunjukkan mayoritas publik setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Mayoritas publik, yakni 53,8 persen menyatakan setuju, sementara yang tidak setuju sebesar 30,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, di Jakarta, Ahad 16 Februari 2020.

Ada lima alasan mengapa publik menyetujui pemindahan ibu  kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama, untuk mengurangi kepadatan Jakarta (57,1 persen). Kedua, demi alasan  pemerataan pembangunan (18,7 persen). Alasan ketiga yang dilontarkan publik adalah menekan kesenjangan ekonomi (7,1 persen). Sisanya, publik menilai pemindahan ibu kota merupakan wujud keadilan sosial (5 persen), dan Kaltim merupakan wilayah di Indonesia yang paling luas (4,2 persen).

Qodari menambahkan, responden yang tidak setuju dengan gagasan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota juga punya lima alasan. Pertama, publik menilai jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh (45,2 persen). Kedua, mereka mengeluhkan biaya pindah sangat mahal (33,3 persen). Alasan ketiga, responden menilai pemindahan ibu kota akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan (5,2 persen).

Selain itu, kalangan yang tidak setuju dengan ibu kota baru menganggap Kaltim bukan wilayah yang tepat bagi pusat pemerintahan (4,7 persen). Terkhir, masyarakat cemas hubungan pemerintah pusat dengan daerah, terutama Jawa semakin jauh (4,1 persen).

Survei itu juga merilis bahwa mayoritas publik yakin Presiden Joko Widodo berhasil membangun ibu kota baru di Kaltim, yakni sebesar 45,9 persen. Sementara 18,9 persen responden berpendapat Jokowi bakal gagal membangun ibu kota baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada lima alasan publik yakin Jokowi berhasil membangun ibu kota baru, yakni sudah terbukti dalam.pembangunan infrastruktur (53,1 persen), optimistis pasti bisa (18,2 persen), presiden serius memindah ibu kota (14,5 persen), banyak yang mendukung (7,6 persen), dan pertaruhan kesuksesan Jokowi (4,7 persen).

Lima alasan juga dikemukakan publik yang tidak yakin, yakni biayanya sangat mahal (43,3 persen), butuh waktu sangat lama (29 persen), pindah ibu kota sama saja pindah segala aspek (12,9 persen), pesimistis (9,4 persen), dan pemindahan sistem yang kompleks (4 persen).

Survei nasional itu dilaksanakan Indo Barometer pada 9-15 Januari 2020 menggunakan metode "multistage random sampling" dengan 1.200 responden. Tingkat  "margin of error"  dari penelitian ini lebih kurang 2,83 persen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

4 jam lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

Pekan ini menjadi hari sibuk Jokowi menemui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair. Apa hasil pertemuan bahas IKN itu


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

6 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

7 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

7 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

8 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

11 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

15 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

16 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

16 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.