Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Belum Bahas Janji Tanah untuk Eks Kombatan GAM

image-gnews
Plt Gubernur Aceh, Soedarmo (kiri) bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (kedua kanan) dan pejabat muspida Aceh, menabur bunga saat ziarah di kuburan massal korban tsunami Aceh di Desa Ulee Lheue, Banda Aceh, 26 Desember 2016. ANTARA FOTO
Plt Gubernur Aceh, Soedarmo (kiri) bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud (kedua kanan) dan pejabat muspida Aceh, menabur bunga saat ziarah di kuburan massal korban tsunami Aceh di Desa Ulee Lheue, Banda Aceh, 26 Desember 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Encep Sudarwan, belum mengetahui adanya permintaan pengadaan tanah untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selama lima tahun terakhir, Encep menyebut belum ada pembahasan mengenai hal ini.

“Kami belum membahas itu,” kata Encep dalam konferensi pers di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Encep adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mendata seluruh tanah BMN alias tanah milik negara.

Untuk itu, Encep menyebut pihaknya menunggu instruksi dari pimpinan. Apakah nantinya tanah untuk eks kombatan GAM ini berasal dari tanah negara, tanah hutan, atau tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). “Kalau dari tanah BMN, berarti harus saya sediakan,” kata dia.

Kamis kemarin, 13 Februari 2020, mantan Perdana Menteri GAM Tengku Malik Mahmud bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Usai pertemuan, Mahmud mengatakan kunjungannya itu bertujuan menagih sejumlah janji lama pemerintah pusat untuk Aceh, sejak perdamaian di Aceh terjadi pada 15 tahun silam.

Mahmud mengatakan beberapa janji yang belum selesai dipenuhi di antaranya adalah masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan perang dulu. Sesuai dengan MoU Helsinki, pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tujuannya, untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat, serta kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. "Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama untuk selesaikan semuanya," kata Mahmud.

Meski demikian, Encep mengatakan pihaknya telah memetakan tanah negara yang ada di Aceh. Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan revaluasi aset tanah di seluruh Indonesia. “Sudah ada yang dikuasai, dan ada juga yang belum,” kata dia.

Untuk itu, pada 2020 ini, pemerintah akan mensertifikasi 46.725 bidang di seluruh Indonesia. Khusus untuk Aceh, ada 191 bidang tanah negara yang belum bersertifikat. Tanah-tanah inilah yang akan disertifikasi sampai akhir tahun nanti.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal aturan barang bawaan ke luar negeri yang ramai dibicarakan oleh warganet belakangan ini.


Tanah Pribadi di IKN Boleh Dijual

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tanah Pribadi di IKN Boleh Dijual

Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos menjelaskan, tanah yang boleh dijual ke pengusaha, investor, atau pihak lain yang berminat.


PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

9 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

12 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

12 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

14 hari lalu

Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

Pencairan THR direncanakan 10 hari kerja sebelum Idulfitri. Sedangkan gaji ke-13 dilaksanakan mulai Juni 2024.


Otorita IKN Klaim Tidak Ada Perampasan Tanah dan Penggusuran Warga

15 hari lalu

Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Klaim Tidak Ada Perampasan Tanah dan Penggusuran Warga

Penjelasan Otorita soal penggusuran dan perampasan tanah milik masyarakat yang tinggal di area Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Minta Tanah IKN Dijual ke Investor, Berapa Harga per Meter?

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menikmati malam di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Jokowi Minta Tanah IKN Dijual ke Investor, Berapa Harga per Meter?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta tanah di IKN dijual ke investor. Lantas berapa harga per meternya?


Pajak PPN Naik Mulai 2025: Lebih Rinci Beda PPN dan PPh

16 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak PPN Naik Mulai 2025: Lebih Rinci Beda PPN dan PPh

Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN miiliki peran penting untuk mengumpulkan pendapatan negara.


Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

16 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.