Ketua KPK: Peringkat WTP Tak Jamin Instansi Negara Bebas Korupsi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri, bersiap memasak nasi goreng dalam acara silahturahmi Pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. Acara ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Pimpinan KPK, dengan Dewan Pengawas, Pejabat Struktural dan awak media. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Firli Bahuri, bersiap memasak nasi goreng dalam acara silahturahmi Pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. Acara ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Pimpinan KPK, dengan Dewan Pengawas, Pejabat Struktural dan awak media. TEMPO/Imam Sukamto

    Tempo.Co, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menceritakan pengalamannya menemukan kasus korupsi di lembaga negara beberapa tahun silam. Kejadian itu tak biasa karena lembaga yang dimaksud telah menerima penghargaan atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Tahun 2013 saya bertugas jadi ajudan Wakil Presiden RI, ada laporan keuangan pemerintah dari 78 kementerian dan lembaga dapat predikat WTP. Tapi ternyata ada yang disebut ditangkap KPK," ujar Firli saat menyambangi kantor Kementerian Perhubungan pada Kamis, 13 Februari 2020.

    Dari kasus tersebut, Firli mengatakan pemberian penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP tak menjamin instansi itu bebas korupsi. Ia lalu mencanangkan perlunya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) di masing-masing instansi.

    Dalam zona integritas, terdapat aparatur pengawas internal yang wewenangnya dipegang oleh inspektur jenderal. Irjen ini akan memperkuat pengawasan, salah satunya pelaksanaan anggaran, di level kementerian atau lembaga.

    Firli sebelumnya telah bersafari ke sejumlah instansi untuk menyaksikan penandatanganan komitmen antikorupsi. Setelah mengunjungi DPR, Polri, hingga Kementerian PUPR, ia hari ini menyambangi Kementerian Perhubungan.

    Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran Ketua KPK dalam penandatanganan komitmen antikorupsi penting untuk meningkatkan instansinya terhadap bahaya tindakan rasuah. "Kita tahu korupsi itu merusak, sangat fatal untuk suatu negara. Saya apresiasi Pak Firli datang ke sini, kita diingatkan tidak lakukan perbuatan yang tidak diinginkan," tuturnya.

    Ia berharap Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan good corporate governance atau GCG. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.