Terdampak Corona, Maskapai Diusulkan Dapat Relaksasi Biaya PNBP

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Rapat tersebut membahas persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung di lima destinasi prioritas wisata nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Rapat tersebut membahas persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung di lima destinasi prioritas wisata nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengusulkan pemberian relaksasi biaya pendapatan negara bukan pajak atau atau PNBP untuk maskapai penerbangan dalam negeri. Relaksasi ini merupakan bentuk insentif yang akan digelontorkan pemerintah sebagai dampak penutupan penerbangan rute dari dan ke Cina akibat mewabahnya virus corona.

    "Kami akan rapat dengan Kementerian Keuangan nanti. Sebab, kewenangan untuk mengurangi (biaya PNBP) itu ada di Kementerian Keuangan," ujar Budi Karya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.

    Budi Karya belum dapat memastikan besaran pungutan PNBP yang mungkin dapat dikurangi oleh pemerintah. Namun, ia memastikan relaksasi itu dapat membantu maskapai menambal kerugian akibat penutupan rute.

    Adapun dalam kondisi normal, maskapai diwajibkan membayar pungutan PNBP sebesar Rp 60 juta sekali terbang. Biaya itu dihitung dari 0,3 persen akumulasi harga avtur per liter.

    Selain kelonggaran pungutan PNBP, Budi Karya memungkinkan maskapai akan memperoleh biaya landas. Pengurangan biaya landas itu bakal dibicarakan lebih lanjut dengan operator bandara.

    Usulan pelbagai bentuk insentif ini kemudian akan difinalkan oleh tim sebelum disorongkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disetujui. Budi Karya memastikan, tim akan menyelesaikan perhitungan pemberian insentif pada akhir pekan ini atau awal pekan depan.

    "Hari Selasa (18 Februari 2020) kami akan laporkan ke Presiden Jokowi," tuturnya.

    Rata-rata maskapai dilaporkan telah kehilangan frekuensi penerbangan hingga 30 persen akibat penutupan penerbangan dari dan ke Cina. Sejumlah maskapai meminta pemerintah menggodok pemberian insentif.

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyarankan pemberian insentif digelontorkan untuk pembukaan rute baru. "Saya sarankan insentif diberikan ke new inbound," ujarnya dalam pesan pendek.

    Maskapai penerbangan pelat merah itu sebelumnya mencatat, frekuensi penerbangan yang kosong akibat penutupan rute ke Cina mencapai 40 perjalanan sepekan. Slot kosong itu mungkin akan diisi untuk rute baru atau rute-rute potensial, baik domestik maupun internasional.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara