Virus Corona, Menhub: Akan Ada Insentif Maskapai dan Hotel

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri rapat yang membahas masuknya kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah perairan Natuna Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., serta Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. TEMPO/Francisca Christy

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri rapat yang membahas masuknya kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah perairan Natuna Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., serta Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. TEMPO/Francisca Christy

    Tempo.Co, Jakarta - Pemerintah tengah menghitung kemungkinan pemberian insentif untuk maskapai, pengusaha hotel, serta pengusaha restoran menyusul meluasnya dampak penyebaran virus 2019-nCoV atau virus corona di daratan Cina dan 28 negara lainnya. Pemberian insentif itu dibahas dalam rapat kerja bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu petang, 12 Februari 2020.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memungkinkan insentif akan diberikan dalam bentuk relaksasi pajak. "Maskapai minta (insentif) berupa PNBP (pendapatan negara bukan pajak). Tentu insentif yang akan kami berikan adalah yang berguna," ujar Budi Karya di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ditemui seusai rapat.

    Budi Karya menjelaskan rencana pemberian insentif itu telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin. Penggelontoran insentif ini pun terus dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sesuai dengan mekanismenya, pemberian insentif harus diusulkan oleh Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Budi Karya memastikan usulan itu akan disorongkan dalam beberapa hari ke depan.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pihaknya bakal lebih dulu menggelar pertemuan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI terkait rencana pemberian insentif. "Saya akan ketemu PHRI dan mendengarkan apa yang ingin dilakukan. Apa yang kita lakukan harus punya dampak positif," tuturnya.

    Wishnutama mengakui dampak infeksi virus corona, khususnya di Cina, cukup memukul ekosistem pariwisata Indonesia. Dari hitungannya beberapa waktu lalu, kerugian devisa dari akumulasi total kunjungan wisatawan mancanegara Cina mencapai US$ 4 miliar atau Rp 54,8 triliun (dalam kurs Rp 13.722 per dolar AS).

    Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, tiga destinasi dengan pelancong Cina terbanyak, seperti Bali, Manado, dan Bintan tercatat paling terdampak akibat adanya persebaran infeksi virus corona ini. Ia berharap pemberian insentif dapat membuat bisnis pariwisata yang meliputi unsur hotel, retoran, dan penerbangan, berkelanjutan.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.