Agar Tak Palugada, Erick Thohir Tinjau Ulang Universitas BUMN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bakal meninjau ulang kebijakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki universitas. Sebab, menurut dia, saat ini saja perusahaan pelat merah belum tentu unggul di bidangnya masing-masing. Apalagi, kalau menjalankan bisnis yang tidak dikuasai.

    "Saya tidak mau BUMN menjadi Palugada (apa lu mau, gue ada)," ujar Erick di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

    Menurut Erick, ke depannya Kementerian BUMN akan meninjau apakah program perusahaan pelat merah bisa disinergikan dengan program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketimbang, perseroan malah menjadi pesaing dalam industri pendidikan. "Jadi kita akan masuk ke program di universitas, toh mereka expertnya," tutur dia.

    Dengan demikian, Erick mengatakan, BUMN bisa fokus di inti bisnisnya dan bersaing dengan perusahaan lain. "Sekarang bukan lagi eranya proteksi," tutur dia. Begitu pula dengan universitas, ia mengatakan dengan rencana anyar itu perguruan tinggi mesti meningkatkan kualitas masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.