Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Penggerak Ekonomi, ikan Hias Yogya Bidik Pasar Ekspor

image-gnews
Ikan hias yang dijajakan pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta, 30 Juli 2015. Indonesia mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preference (GSP) untuk ekspor ikan ke Amerika Serikat. Salah satu produk ikan yang mendapat GSP adalah ikan hias, yang mendapatkan penurunan tarif bea masuk sebesar 0,5 persen sampai 15 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ikan hias yang dijajakan pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta, 30 Juli 2015. Indonesia mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preference (GSP) untuk ekspor ikan ke Amerika Serikat. Salah satu produk ikan yang mendapat GSP adalah ikan hias, yang mendapatkan penurunan tarif bea masuk sebesar 0,5 persen sampai 15 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Budidaya perikanan, termasuk ikan hias, di Yogya diprediksi terus bertumbuh seiring tingginya permintaan.

Kabupaten Bantul dan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi poros poros penggerak budidaya perikanan itu.

"Saat ini di Bantul sudah terdapat 5.176 kelompok pembudidaya ikan dan sebanyak 510 nelayan yang tersebar di pantai selatan," ujar Bupati Bantul Suharsono di sela dialog bersama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Lestari, Banguntapan, Bantul, Selasa 11 Februari 2020.

Suharsono mengungkap menggeliatnya sektor budidaya perikanan makin kentara saat kelompok kelompok mendapat bantuan signifikan. Ia menyebut tahun 2018/2019 misalnya pemerintah provinsi memberikan bantuan hibah pengembangan budidaya perikanan Pokdakan Mina Lestari di Wirokerten, Banguntapan Bantul hingga Rp 1,5 miliar.

Sehingga di wilayah itu kelompok budidaya berhasil melipatkan produksinya.

"Bantuan itu menyasar untuk kelengkapan sarana prasarana peralatan tangkap," ujar Suharsono.

Lurah Wirokerten Banguntapan, Kabupaten Bantul Rakhmawati Wijayaningrum menjelaskan saat ini jumlah anggota pokdakan di desanya ada sebanyak 59 orang.

Pokdakan itu mengelola 24 jenis kolam dengan luasan bervariasi untuk budidaya ikan nila dan ikan lele di atas tanah milik kas desa seluas empat hektar.

Adapun di sisi utara yakni di Kabupaten Sleman jenis budidaya yang hidup salah satunya ikan hias koi. Para pembudidaya membentuk sentra sentra. Salah satunya Pasar Koi Jogja yang berada di Jalan Wonosari Km.9, Berbah, Sleman.

Pimpinan Pasar Koi Jogja, Suryo Jatmiko mengungkapkan konsep sentra koi yang mereka garap basisnya kemitraan secara swasembada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya mengejar kuantitas, Pasar Koi Jogja mengejar kualitas standar yang telah ditentukan. Dengan standar tersebut, nilai Koi sudah ditentukan dan tidak merusak pasar.

“Kualitas dan kuantitas Koi kami pantau. Banyak mitra yang sudah berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami tinggal mengendalikan perang harga saja, agar tidak terjadi selisih harga yang terlalu tinggi,” ujar Suryo. 

Saat ini, Pasar Koi Jogja sudah memiliki mitra sebanyak 22 mitra. Mitra-mitra tersebut dipilih melalui seleksi ketat dan hanya dipercayakan kepada mitra yang serius untuk budidaya.

Saat ini menurut Suryo, pihaknya mampu menghasilkan sejumlah 2.500 anakan setiap bulan. Jumlah itu masih jauh dari target swasembada yang berjumlah 5.000 ekor anakan. Setelah tercapai, Suryo menyebutkan akan merambah ekspor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X tak menampik sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih masif dengan teknologi perikanan.

Menurut Paku Alam meningkatkan sumber daya ikan, diperlukan pengembangan teknologi induk dan bibit unggul, inovasi wadah, sistem budidaya, pengendalian penyakit ikan dan lingkungan.

Paku Alam mendorong petani Koi bisa memaksimalkan produksinya. Sebab ikan koi sekali bertelur, hanya sebanyak 10 persen saja bibit yang memiliki kualitas unggul. Paku Alam meminta agar 90 persen sisanya bisa dimanfaatkan. Seperti dijadikan sebagai olahan pakan ikan, ataupun bisa sebagai ikan konsumsi.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

59 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.