TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5 persen dan angka anak kerdil atau stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Rakor digelar di kantor sekretariat TNP2K di Gedung Grand Kebon Sirih Jakarta, Selasa pukul 09.15 WIB dengan dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
Upaya percepatan penurunan stunting menjadi prioritas Pemerintah. Saat ini angka prevalensi stunting secara nasional mencapai 27,6 persen, turun dari angka 30,8 persen pada 2018.
Sementara itu, terkait angka kemiskinan, dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7-6,5 persen di akhir tahun 2024. Target penurunan angka kemiskinan tersebut diharapkan bersamaan dengan turunnya jumlah penduduk miskin menjadi 18,34 hingga 19,75 juta orang.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah merangkum sejumlah program yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
Usai rapat, Wapres Ma’ruf Amin menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara TNP2K dengan pihak swasta, yakni PT Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Yayasan Hadji Kalla, Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga.
ANTARA
