DPR Bahas Soal Pengurusan SIM Dikelola Kemenhub

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tampilan Smart Surat Izin Mengemudi (SIM) yang akan diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Polri pada September 2019 mendatang (Istimewa-Humas Mabes Polri)

    Tampilan Smart Surat Izin Mengemudi (SIM) yang akan diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Polri pada September 2019 mendatang (Istimewa-Humas Mabes Polri)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyatakan rencana pengalihan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) dari Kepolisian RI ke Kementerian Perhubungan masih dalam tahap pembahasan oleh berbagai pihak terkait.

    "Masih dalam pembahasan di internal Komisi V DPR RI," kata Novita Wijayanti kepada wartawan di Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.

    Novita mengingatkan bahwa revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih dalam tahap pembahasan, yang mencakup pula rencana peralihan kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Polri ke Kemenhub.

    Ia juga mengemukakan bahwa berbagai hal terkait pemindahan kewenangan itu juga tidak hanya dilakukan di Komisi V, tetapi akan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan lainnya yang juga terkait dengan persoalan itu.

    Hal tersebut, lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, agar rumusannya dapat menghasilkan suatu formula yang tepat.

    "Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan rapat gabungan antara Komisi V DPR RI dengan komisi-komisi terkait lainnya," ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih mempercayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pembuatan SIM dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

    “Sudah dikelola dengan baik oleh Polri, yang paling penting Polri itu memiliki organ-organ di tingkat dua bahkan kecamatan,” kata Menhub usai penandatanganan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo di Jakarta, 7 Februari 2020.

    Menurut dia, Kemenhub tidak memiliki kelembagaan di daerah seperti yang sudah dibangun Polri hingga saat ini. “Menjadi tidak efisien apabila membuat lembaga baru di sana (daerah), menurut saya pengelolaan Polri sudah bagus, biar kami dukung kegiatan Polri,” katanya.

    Menhub menuturkan kalaupun ada kerja sama dengan Polri, yakni untuk pengamanan jembatan timbang dan terminal.

    “Kalaupun kami diminta untuk sedikit menambah, saya sudah konsultasi dengan Kapolri, saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal karena ada ‘law enforcement’ (penegakan hukum), tentunya nanti di-back up oleh polisi. Supaya jangan mengganggu tim dari Polri, dua tempat saja di terminal dan jembatan timbang,” katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara