TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penyaluran stok yang masih tersimpan. Hal ini terutama ditujukan untuk 900 ribu ton beras berstatus cadangan beras pemerintah (CBP) sisa pengadaan luar negeri 2018.
Tri menyebutkan bakal ada sejumlah cara pengelolaan beras untuk bisa disalurkan. "Biasanya akan kami campur dengan beras pulen. Atau kami akan distribusi ke daerah yang memang membutuhkan beras pera, contohnya Sumatra Barat," kata Tri kepada Bisnis akhir pekan lalu.
Bulog, menurut Tri, bakal menggandeng Kementerian Perdagangan untuk menyalurkan beras melalui kegiatan operasi pasar dalam rangka menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang berlangsung sepanjang tahun. Tri mengemukakan target penyaluran per harinya berjumlah 4.000 ton.
"Dari sini disepakati beras Bulog dapat dikirim antarpulau dan dilakukan proses mixing sesuai dengan preferensi konsumen. Kalau tidak demikian beras tidak akan tersalurkan," ucap Tri.
Perum Bulog bakal fokus pada penyaluran dan penjualan stok beras yang saat ini dikelola perusahaan sebelum menghadapi awal musim panen yang merupakan momentum BUMN tersebut dalam menyerap beras petani. Untuk memaksimalkan penjualan, Bulog mengharapkan dukungan dari sejumlah kementerian demi memuluskan dibukanya kanal penyaluran.
Dari 1,8 juta ton stok beras yang dikelola Bulog sampai awal Februari ini, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyatakan 900 ribu ton di antaranya merupakan beras eks-impor hasil pengadaan 2018 silam. Dia mengatakan beras ini berjenis pera dan sulit disalurkan lantaran hanya segelintir masyarakat yang memiliki preferensi beras jenis tersebut.
Bulog kala itu disebut Buwas melakukan impor dengan mempertimbangkan kuota alih-alih kualitas. Dia pun melanjutkan bahwa beras yang tak kunjung disalurkan berpotensi menimbulkan persoalan lantaran Bulog harus melakukan penyerapan pada musim panen.
BISNIS
