OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa perusahaan memutuskan ikut bergabung dalam industri fintech atau financial technology yang tengah digalakkan Otoritas Jasa keuangan atau OJK

    Beberapa perusahaan memutuskan ikut bergabung dalam industri fintech atau financial technology yang tengah digalakkan Otoritas Jasa keuangan atau OJK

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif dengan membekukan kegiatan usaha PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance. Kegiatan perusahaan dibekukan karena tidak memenuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Nomor S-19/NB.2/2019 tanggal 14 Januari 2020. Dari situs resmi OJK disebutkan keputusan dijatuhkan setelah sebelumnya otoritas melakukan monitoring atas kegiatan operasi perusahaan itu. 

    Berdasarkan hasil monitoring OJK, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dinilai tidak memenuhi sejumlah pasal POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

    Beberapa di antaranya adalah pasal 69 ayat (1) terkait sumber pendanaan, Pasal 79 ayat (1) terkait gearing ratio, dan Pasal 83 terkait larangan menggunakan informasi tidak benar yang merugikan debitor, kreditor, dan OJK. 

    "Dengan dibekukanya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut, maka PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan," seperti dikutip dari siaran pers OJK, Jumat, 7 Februari 2020.

    Surat keputusan ini ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Moch. Ihsanuddin. Sebelumnya, OJK telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali yakni pada Juli 2019, September 2019, dan November 2019. 

    Pada 2018, OJK juga membekukan kegiatan usaha PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance selama 6 bulan lewat Surat Nomor S-510/NB.2/2018 tanggal 12 September 2018. Ketentuannya, apabila selama 6 bulan sejak ditandatangani pembekuan usaha dan belum memenuhi ketentuan pasal yang diminta, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara