TEMPO.CO, Canberra - Kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Australia diharapkan bakal mendorong pertumbuhan investasi sejumlah perusahaan negara kangguru itu di Indonesia. Terlebih sudah ada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang menjadi payung hukumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan selama ini investasi dari Australia jumlahnya tidak masuk ke dalam 5 besar sekitar US$ 400-700 juta. "Dengan IA-CEPA diharapkan dapat membangkitkan minat Australia," katanya di Canberra, Australia pada Sabtu, 8 Februari 2020.
Airlangga menjelaskan kunjungan Presiden Jokowi selama 2 hari yaitu pada 9-10 Februari 2020. Salah satu agendanya membahas rencana aksi dari IA-CEPA yang baru diratifikasi DPR RI pada 6 Februari 2020.
Sebagai catatan, investasi Australia di Indonesia pada 2018 mencapai US$ 597,4 juta dengan 635 proyek terdiri lebih dari 400 perusahaan Australia yang beroperasi di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, infrastruktur, keuangan, kesehatan, makanan, minuman dan transportasi.
"Sedangkan trade balance Indonesia Australia, sebenarnya yang diuntungkan pihak Australia tentu diharapkan dengan IA-CEPA walau biaya masuknya diturunkan rata-rata dari 5 persen menjadi 0 persen itu yang akan bisa didorong tekstil dan otomotif," ungkap Airlangga.
Adapun perdagangan Indonesia-Australia pada 2018 menurut data Kementerian Perdagangan, totalnya mencapai US$ 8,62 miliar. Rinciannya adalah ekspor Indonesia ke Australia mencapai US$ 2,8 miliar dan impor US$ 5,82 miliar alias Indonesia mengalami defisit perdagangan hingga US$ 3,02 miliar.
Airlangga menjelaskan permintaan produk otomotif Australia mencapai 1,1 juta unit dan produk-produk seperti kendaraan komersial, seperti truk dan SUV sangat diminati. "Indonesia punya kapasitas dan tinggal bicara produsen-produsen di Indonesia bisa mempercepat baik hybrid dan elektronik seperti yang tercantum di IA-CEPA namun juga combination engine, karena hybrid dan elektrik baru berproduksi pada 2021," ujarnya.
Selanjutnya Presiden Jokowi akan menggelar business forum dengan sekitar 20 orang pengusaha bidang pertambangan, jasa, kesehatan dan pendidikan. "Memang ada perguruan tinggi yang ingin beroperasi di Indonesia dan pemerintah mau lihat deregulasinya di situ terutama beroperasi di daerah ekonomi khusus," kata Airlangga.
