TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta usul tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di media sosial. Hal itu dia sampaikan usai menggelar rapat dengan para menteri terkait. Tampung Usul
"Kemarin kami membahas tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kantor saya. Ada yang punya usul?," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Sabtu, 8 Februari 2020.
Dalam pertanyaan itu, dia mengunggah foto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Keeatif Wishnutama.
Hingga empat jam diunggah, postingan Sri Mulyani itu disukai atau liked oleh lebih dari 11.300 akun dengan lebih dari 170 komentar.
Adapun dalam pertemuan itu mereka sepakat membentuk tim khusus untuk memfinalisasi sejumlah masalah dalam penyiapan ibu kota baru.
“Ketuanya kami minta Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.
Nantinya, semua pihak yang terkait dengan persiapan ibu kota baru akan melapor langsung kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. “Nah, hari Rabu, beliau akan laporan ke kami, dari situ baru nanti kami lapor ke Presiden,” kata Luhut.
Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pemindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Tahun 2020 ini, pemerintah menargetkangroundbreaking ibu kota baru sudah dapat dimulai.
Luhut mengatakan, tim yang dipimpin Suharso bertugas untuk memfinalisasi semua data yang ada agar tidak terlalu banyak sumber informasi. Nantinya, Suharso yang akan menggabungkan data pemindahan ibu kota baru ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam rapat ini, isu pendanaan ibu kota baru juga turut dibahas. Saat ini, pemerintah tetap pada perencanaan semula. Kantor pemerintah di ibu kota baru dibangun dengan APBN, sementara, klaster di sekelilingnya dibangun dengan dana non-APBN.
Selain pendanaan, salah satu persiapan pemindahan ibu kota baru adalah payung hukum. Suharso menyebut regulasi soal pemindahan ini masih dibicarakan antar-kementerian dan belum sampai ke DPR. “Ya kami lihat. secepatnya. ya kami sih punya target tapi nanti sama sama dengan DPR lah, nanti saya kalau ngomong kecepatan, DPR nya nanti nggak pas, ya kan,” kata dia.
HENDARTYO HANGGI | FAJAR PEBRIANTO
