Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta PT Timah Kebut Hilirisasi Industri

image-gnews
Penandatanganan kerjasama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) dengan PT Timah untuk pengembangan aplikasi teknik nuklir. (dok. PT Inuki)
Penandatanganan kerjasama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) dengan PT Timah untuk pengembangan aplikasi teknik nuklir. (dok. PT Inuki)
Iklan

 

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Komisi VI DPR RI meminta PT Timah Tbk. untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi dari timah, mineral ikutan maupun Logam Tanah Jarang (LTJ). Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kembali kontribusi PT Timah terhadap Bangka Belitung, sebagai daerah penghasil maupun negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, kontribusi PT Timah untuk menopang perekonomian Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin menurun.

"Tahun 2010 PT Timah berkontribusi sekitar 29,8 persen. Sekarang tinggal 17 persen. Padahal kita lihat ekspor timah cukup berkembang. Kita ingin PT Timah sebagai produsen logam timah punya rencana pengembangan hilirisasi dan untuk mineral ikutan bisa ada processing lebih lanjut," ujar Hekal saat memimpin rapat audiensi dengan PT Timah Tbk. di Pangkalpinang, Jumat, 7 Februari 2020.

Padahal, Hekal menuturkan, PT Timah seharusnya bisa mengolah mineral ikutan dan LTJ supaya menjadi bagian penting industri di masa mendatang. Sebab LTJ sampai saat ini belum diproduksi secara komersial.

"Hilirisasi ini diperlukan karena posisi PT Timah rentan terhadap fluktuasi harga timah dimana untung saat harga logam timah naik dan rugi saat harga turun," ujar dia.

Dalam pengembangan hilirisasi, kata Hekal, Komisi VI menyarankan PT Timah untuk bekerja sama dengan buyer langsung agar proses produksi barang kebutuhan industri dari timah benar-benar tepat sasaran karena sudah memiliki pembeli.

"Kita dengar PT Timah sudah membangun smelter besar yang diperkirakan 19 bulan lagi jadi. Untuk LTJ, proses apa yang dipakai agar bisa diproduksi komersial karena selama ini PT Timah masih pakai pilot project dan sistem yang ketinggalan zaman. Jangan salah juga menerapkan teknologi. Saran kita lebih baik bekerja sama dengan buyer," ujar Hekal.

Direktur PT Timah TBK Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan  hilirisasi yang sudah disiapkan saat ini adalah pabrik solder dan tin chemical yang ada di Cilegon. Namun hilirisasi tersebut, kata dia, masih menghadapi persoalan.

"Problemnya yang beli juga ada pabrik elektronik. Itu sayangnya. Tentunya kami senang industri LTJ bisa berkembang karena LTJ sudah bertahun-tahun di Bangka sudah jadi dan monazite tidak dimanfaatkan," ujar dia.

Menurut Riza, PT Timah dalam mengembangkan LTJ sudah melakukan pilot project baru untuk ujicoba meski itu bukan domain PT Timah. "Domainnya sebenarnya di lembaga riset. Karena lembaga riset untuk LTJ di Indonesia tidak banyak kami akhirnya bekerja sama dengan Batan dengan menggunakan teknologi hidroksida," ujar dia.

Riza menambahkan untuk penggunaan teknologi, PT Timah sudah menjajaki beberapa perusahaan dari luar negeri, terutama Cina. Namun hal tersebut terkendala karena pihak provider ingin mengolah sendiri.

 

SERVIO MARANDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejagung Kembali Sita Mobil Mewah Harvey Moeis, Kali Ini Ferrari

3 jam lalu

Kejaksaan Agung menyita mobil Ferrari milik tersangka Harvey Moeis pada Kamis malam, 25 April 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah
Kejagung Kembali Sita Mobil Mewah Harvey Moeis, Kali Ini Ferrari

Kejaksaan Agung kembali menyita mobil mewah milik tersangka dugaan korupsi PT Timah, Harvey Moeis.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

7 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

14 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

14 jam lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Ministry of Industry.
Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

15 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

1 hari lalu

Kuasa hukum Robert Priantono Bonosusatya, Haris Arthur Hedar, Jakarta, Kamis,, 7 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.