Demo di Kemenkes, Buruh Sebut 5 Alasan Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Kamis, 6 Februari 2020 14:38 WIB

Massa gabungan buruh melakukan demonstrasi di depan gedung MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (28/10). Buruh menuntut disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta transformasi BPJS 1 dan 2. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada hari ini menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan. Demo dimulai sekitar pukul 11.11 WIB dan diawali dengan orasi dari Wakil Presiden FSPMI Iswan Abdullah.

Unjuk rasa oleh kalangan buruh itu untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara resmi naik per 1 Januari 2020. Iswan menyebutkan sedikitnya ada lima alasan mengapa buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, kenaikan iuran akan membuat daya beli masyarakat makin merosot. Sebagai contoh, iuran peserta kelas III yang naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka dalam iuran yang harus disetor sebesar Rp 210 ribu per bulan.

Iswan menyatakan, warga Jakarta dengan standar upah minimum atau penghasilan sebesar Rp 4,2 juta mungkin tidak terbebani dengan kenaikan iuran tersebut. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang upah minimumnya di kisaran Rp 1 juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut.

"Negara kita alami kesulitan, daya beli turun, himpitan hidup rakyat miskin sangat berat. Ketika lagi sulit pemerintah memaksa kenaikan iuran. Ini akan membuat mereka makin miskin," ujar Iswan.

Kedua, BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik. BPJS Kesehatan bukan PT atau BUMN yang mencari keuntungan. Apabila, mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut.

"Tugas BPJS memberikan kepastian pada rakyat mendapatkan layanan kesehatan. Kalau defisit itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan seenaknya menaikkan iuran. Ketika defisit negara wajib menalanginya," kata Iswan.

Ketiga, setiap tahun, iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan. Sebagaimana diketahui, iuran BPJS Kesehatan dari buruh besarnya 5 persen dari upah, dimana 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, setiap tahun iuran BPJS juga mengalami kenaikan.

Keempat, kenaikan iuran akan mendorong migrasi kepesertaan dari kelas I ke kelas II atau III. Apalagi, jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan. Padahal, dalam mandatnya, tahun 2019 ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kelima, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Ketika iuran semakin memberatkan dan akhirnya rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Selain menyampaikan alasan penolakan, FSPMI juga menyampaikan solusi dalam menghadapi defisit BPJS Kesehatan. Solusi yang ditawarkan antara lain, memastikan 55,272 juta pekerja formal menjadi peserta PPU BPJS Kesehatan.

Iswan memperkirakan potensi iuran dari total pekerja formal tersebut bisa mencapai Rp 93,85 triliun. Sementara pemerintah sebetulnya bisa mengalokasikan penerimaan negara dari cukai rokok senilai Rp 125,02 triliun untuk BPJS. "Solusi ketiga, pemerintah bisa mengoptimalisasi dana CSR yang nilainya 3 persen dari keuntungan dari seluruh perusahaan se-Indonesia," katanya.

BISNIS






Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

1 hari lalu

Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

Boris Johnson menilai upah minimum tidak dapat dinaikkan secara tajam, seperti yang dituntutkan oleh serikat pekerja karena bisa memicu inlfasi.


Belum Ada Solusi, Buruh Kereta Api Inggris Lanjutkan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

3 hari lalu

Belum Ada Solusi, Buruh Kereta Api Inggris Lanjutkan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

Buruh kereta api Inggris melanjutkan aksi pemogokan dengan menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi lonjakan inflasi.


Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

4 hari lalu

Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

Sebanyak 40 ribu buruh kereta api di Inggris mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji. Aksi mereka akan berlangsung hingga Sabtu.


Polisi Terjunkan 560 Personel Jaga Demo Mahasiswa Menolak RKUHP Hari Ini

5 hari lalu

Polisi Terjunkan 560 Personel Jaga Demo Mahasiswa Menolak RKUHP Hari Ini

Demo mahasiswa ini akan memberi hadiah ulang tahun kepada Jokowi berupa somasi RKUHP.


Massa Demo 1706 Mulai Berdatangan di Kedutaan Besar India

9 hari lalu

Massa Demo 1706 Mulai Berdatangan di Kedutaan Besar India

Di sekitar lokasi demo di depan Kedutaan Besar India, polisi telah berjaga dan jalur lambat dari Epicentrum ke Hotel JS Luwansa ditutup.


Polisi Terjunkan 600 Personel Jaga Demo Bela Nabi di Kedubes India di Kuningan

9 hari lalu

Polisi Terjunkan 600 Personel Jaga Demo Bela Nabi di Kedubes India di Kuningan

Tidak ada pengalihan arus lalu lintas di depan Kedutaan Besar India di Jalan Rasuna Said, saat demo bela nabi itu berlangsung.


Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

11 hari lalu

Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menuturkan harapan-harapannya atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.


Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

11 hari lalu

Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

Polda Metro Jaya belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi yang digelar buruh di Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2022.


Aliansi Mahasiswa Demo Tolak Putusan Bebas Pelaku Kekerasan Seksual di UNRI

13 hari lalu

Aliansi Mahasiswa Demo Tolak Putusan Bebas Pelaku Kekerasan Seksual di UNRI

KOMAHI UNRI mengatakan masyarakat telah dikecewakan oleh putusan bebas Syafri Harto dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Riau.


Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

18 hari lalu

Darurat Perbudakan, Buruh Desak Jokowi Terbitkan Aturan untuk Lindungi ABK

Serikat buruh menilai anak buah kapal (ABK) dibayangi oleh praktik perbudakan. Buruh mendesak Jokowi segera menerbitkan aturan untuk melindungi ABK.