TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada hari ini menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan. Demo dimulai sekitar pukul 11.11 WIB dan diawali dengan orasi dari Wakil Presiden FSPMI Iswan Abdullah.
Unjuk rasa oleh kalangan buruh itu untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara resmi naik per 1 Januari 2020. Iswan menyebutkan sedikitnya ada lima alasan mengapa buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Pertama, kenaikan iuran akan membuat daya beli masyarakat makin merosot. Sebagai contoh, iuran peserta kelas III yang naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka dalam iuran yang harus disetor sebesar Rp 210 ribu per bulan.
Iswan menyatakan, warga Jakarta dengan standar upah minimum atau penghasilan sebesar Rp 4,2 juta mungkin tidak terbebani dengan kenaikan iuran tersebut. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang upah minimumnya di kisaran Rp 1 juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut.
"Negara kita alami kesulitan, daya beli turun, himpitan hidup rakyat miskin sangat berat. Ketika lagi sulit pemerintah memaksa kenaikan iuran. Ini akan membuat mereka makin miskin," ujar Iswan.
Kedua, BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik. BPJS Kesehatan bukan PT atau BUMN yang mencari keuntungan. Apabila, mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut.
"Tugas BPJS memberikan kepastian pada rakyat mendapatkan layanan kesehatan. Kalau defisit itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan seenaknya menaikkan iuran. Ketika defisit negara wajib menalanginya," kata Iswan.
Ketiga, setiap tahun, iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan. Sebagaimana diketahui, iuran BPJS Kesehatan dari buruh besarnya 5 persen dari upah, dimana 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, setiap tahun iuran BPJS juga mengalami kenaikan.
Keempat, kenaikan iuran akan mendorong migrasi kepesertaan dari kelas I ke kelas II atau III. Apalagi, jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan. Padahal, dalam mandatnya, tahun 2019 ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Kelima, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Ketika iuran semakin memberatkan dan akhirnya rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
Selain menyampaikan alasan penolakan, FSPMI juga menyampaikan solusi dalam menghadapi defisit BPJS Kesehatan. Solusi yang ditawarkan antara lain, memastikan 55,272 juta pekerja formal menjadi peserta PPU BPJS Kesehatan.
Iswan memperkirakan potensi iuran dari total pekerja formal tersebut bisa mencapai Rp 93,85 triliun. Sementara pemerintah sebetulnya bisa mengalokasikan penerimaan negara dari cukai rokok senilai Rp 125,02 triliun untuk BPJS. "Solusi ketiga, pemerintah bisa mengoptimalisasi dana CSR yang nilainya 3 persen dari keuntungan dari seluruh perusahaan se-Indonesia," katanya.
BISNIS
