Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Murka Kebakaran Hutan Marak: Kurang yang Dicopot?

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo saat menyambut Presiden Republik Singapura, H.E. Mdm. Halimah Yacob dan Mr. Mohamed Abdullah Alhabshee di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2020. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 5 Febuari atas undangan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo saat menyambut Presiden Republik Singapura, H.E. Mdm. Halimah Yacob dan Mr. Mohamed Abdullah Alhabshee di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2020. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 5 Febuari atas undangan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam tiga tahun terakhir naik. Dia mempertanyakan kinerja dari kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pencegahan.

Berdadarkan catatan presiden, tahun pertamanya diwarnai dengan kebakaran hutan dengan skala besar. Kala itu, atau 2015 sebanyak 2,5 juta hektare lahan, baik gambut maupun hutan terbakar

Satu tahun setelahnya presiden mengadakan rapat koordinasi terkait karhutla. Hasilnya, wilayah terbakar ciut menjadi 150.000 hektare.

Namun satu tahun setelahnya, atau 2018 area lahan gambut dan hutan yang terbakar naik menjadi 590.000 hektare. Kemudian, jumlahnya bertambah tiga kali lipat pada tahun lalu.

"Sudah bagu-bagus 150 (hektare) kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 (juta hektare) Ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?" katanya dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

Jokowi mengingatkan karhutla merupakan masalah serius. Bencana ini bukan hanya menimbulkan kerugian materi yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga mengancam ekosistem hutan dan lahan yang berada di wilayah terdampak kebakaran.

Dia pun memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk segera melakukan tindakan saat ditemukan titik api sekecil apapun. Jangan sampai titik api meluas dan menyebabkan bencana nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hal itu pemerintah pusah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait wajib melakukan koordinasi. Menurut Jokowi, instrumen dan infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup memadai.

Dalam kesempatan tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta ini memberikan contoh sejumlah negara yang kewalahan akibat kebakaran hutan. Hal itu terjadi karena api sudah terlanjur membesar dan sulit dikendalikan.

"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta hektare. Di Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta. Dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Presiden satu bulan lalu, wilayah terdampak kebakaran hutan di Australia seluas 6 juta hektare. Kabar teranyar, per hari ini, Kamis, 6 Februari 2020, wilayah terdampak naik signifikan atau menjadi 11 juta hektare dan mematikan 500 juta flora dan fauna.

"Itu kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang," tambah Jokowi.

Adapun Rapat Koordinasi tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 merupakan kegiatan rutin ke-5 sejak Jokowi berkantor di Istana Presiden. Hal ini terus dilakukan secara berkala untuk mengingatkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa rehabilitasi hutan bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu menjadi penting untuk menjaga dan merawatnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

52 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

4 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

4 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.