Jokowi Murka Kebakaran Hutan Marak: Kurang yang Dicopot?

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo saat menyambut Presiden Republik Singapura, H.E. Mdm. Halimah Yacob dan Mr. Mohamed Abdullah Alhabshee di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2020. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 5 Febuari atas undangan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo saat menyambut Presiden Republik Singapura, H.E. Mdm. Halimah Yacob dan Mr. Mohamed Abdullah Alhabshee di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2020. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 5 Febuari atas undangan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam tiga tahun terakhir naik. Dia mempertanyakan kinerja dari kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pencegahan.

    Berdadarkan catatan presiden, tahun pertamanya diwarnai dengan kebakaran hutan dengan skala besar. Kala itu, atau 2015 sebanyak 2,5 juta hektare lahan, baik gambut maupun hutan terbakar

    Satu tahun setelahnya presiden mengadakan rapat koordinasi terkait karhutla. Hasilnya, wilayah terbakar ciut menjadi 150.000 hektare.

    Namun satu tahun setelahnya, atau 2018 area lahan gambut dan hutan yang terbakar naik menjadi 590.000 hektare. Kemudian, jumlahnya bertambah tiga kali lipat pada tahun lalu.

    "Sudah bagu-bagus 150 (hektare) kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 (juta hektare) Ini apa lagi? Apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?" katanya dalam Rapat Koordinasi Karhutla di Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

    Jokowi mengingatkan karhutla merupakan masalah serius. Bencana ini bukan hanya menimbulkan kerugian materi yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga mengancam ekosistem hutan dan lahan yang berada di wilayah terdampak kebakaran.

    Dia pun memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk segera melakukan tindakan saat ditemukan titik api sekecil apapun. Jangan sampai titik api meluas dan menyebabkan bencana nasional.

    Dalam hal itu pemerintah pusah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait wajib melakukan koordinasi. Menurut Jokowi, instrumen dan infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup memadai.

    Dalam kesempatan tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta ini memberikan contoh sejumlah negara yang kewalahan akibat kebakaran hutan. Hal itu terjadi karena api sudah terlanjur membesar dan sulit dikendalikan.

    "Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta hektare. Di Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta. Dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia," katanya.

    Berdasarkan informasi yang diterima Presiden satu bulan lalu, wilayah terdampak kebakaran hutan di Australia seluas 6 juta hektare. Kabar teranyar, per hari ini, Kamis, 6 Februari 2020, wilayah terdampak naik signifikan atau menjadi 11 juta hektare dan mematikan 500 juta flora dan fauna.

    "Itu kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang," tambah Jokowi.

    Adapun Rapat Koordinasi tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 merupakan kegiatan rutin ke-5 sejak Jokowi berkantor di Istana Presiden. Hal ini terus dilakukan secara berkala untuk mengingatkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa rehabilitasi hutan bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu menjadi penting untuk menjaga dan merawatnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara