Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik, Buruh Demo di Kemenkes Besok

Reporter

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2020. Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal mengatakan, sikapnya itu akan disuarakan melalui unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, pada Kamis 6 Februari 2020.

"Seharusnya pemerintah konsisten dengan pernyataannya untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Karena dari kenaikan Penerima Bantuan Iuran, serta kenaikan kelas 1 dan 2, sudah bisa digunakan untuk menutupi defisit," kata dia melalui pernyataan tertulis, Rabu, 5 Februari 2020.

Menurut Said, setidaknya ada lima alasan buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh.

"Sebagai contoh, untuk peserta kelas III rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak maka dalam sebulan mereka harus membayar 210 ribu," ujarnya.

Ia mengatakan, mungkin bagi warga DKI Jakarta dengan upah minimum Rp 4,2 juta tidak memberatkan. Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran Rp 1 juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut.

"Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Pangandaran, Sragen, dan lain-lain," ucapnya.

Kedua, Said menuturkan bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik, bukan berbentuk PT atau BUMN yang bertugas untuk mencari keuntungan. Sehingga menurutnya, Pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa berkonsultasi kepada masyarakat.

"Dengan kata lain, jika mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut. Apalagi hak sehat adalah hak rakyat. Sebagai hak rakyat, maka tugas pemerintah adalah memberikan hak tersebut," kata dia.

Ketiga, kata Said, setiap tahun iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan, seiring dengan adanya kenaikan upah yang diterima buruh setiap tahunnya.

Karena besaran iuran yang dibebankan ke buruh berdasarkan persentase yakni 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan oleh buruh. "Jadi jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan," ujarnya.

Keempat, Said mengungkapkan, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka terjadi migrasi kepesertaan menuju kelas yang lebih rendah. Kemudian ia memprediksi masyarakat berpindah kepada asuransi kesehatan dari swasta.

Alasan terakhir, kata Said, ketika rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan karena dirasa memberatkan maka sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat.

Usai rapat bersama Komisi XI DPR pada 20 Januari 2020 lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan alasannya belum memberi solusi atas sengkarut BPJS Kesehatan.

"Ya belum waktunya, kalau datanya saya sudah dapat lengkap (baru memberi solusi). Sama seperti kalau saya mau memberikan terapi, ya saya harus punya diagnosa yang tepat. Kalau diagnosa ndak tepat, ya saya takut salah ngasih solusi," ujar dia.

EKO WAHYUDI






Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

4 jam lalu

Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

Menurut dia, kenaikan UMP sudah dihitung sedemikian rupa, termasuk bersama investor.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

5 jam lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Ini Penyakit yang Paling Besar Menghabiskan Dana BPJS Kesehatan

11 jam lalu

Ini Penyakit yang Paling Besar Menghabiskan Dana BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mencatat penyakit katastropik atau penyakit berbiaya mahal dalam klaim biaya pelayanan kesehatan JKN-KIS.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

1 hari lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

4 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

4 hari lalu

Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

Buruh menggelar demonstasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini sehubungan dengan UMP Jakarta 2023. Mereka menolak keputusan Heru Budi.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

4 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

5 hari lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

5 hari lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

5 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.