Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik, Buruh Demo di Kemenkes Besok

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2020. Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal mengatakan, sikapnya itu akan disuarakan melalui unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, pada Kamis 6 Februari 2020.

    "Seharusnya pemerintah konsisten dengan pernyataannya untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Karena dari kenaikan Penerima Bantuan Iuran, serta kenaikan kelas 1 dan 2, sudah bisa digunakan untuk menutupi defisit," kata dia melalui pernyataan tertulis, Rabu, 5 Februari 2020.

    Menurut Said, setidaknya ada lima alasan buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh.

    "Sebagai contoh, untuk peserta kelas III rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak maka dalam sebulan mereka harus membayar 210 ribu," ujarnya.

    Ia mengatakan, mungkin bagi warga DKI Jakarta dengan upah minimum Rp 4,2 juta tidak memberatkan. Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran Rp 1 juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut.

    "Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Pangandaran, Sragen, dan lain-lain," ucapnya.

    Kedua, Said menuturkan bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik, bukan berbentuk PT atau BUMN yang bertugas untuk mencari keuntungan. Sehingga menurutnya, Pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa berkonsultasi kepada masyarakat.

    "Dengan kata lain, jika mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut. Apalagi hak sehat adalah hak rakyat. Sebagai hak rakyat, maka tugas pemerintah adalah memberikan hak tersebut," kata dia.

    Ketiga, kata Said, setiap tahun iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan, seiring dengan adanya kenaikan upah yang diterima buruh setiap tahunnya.

    Karena besaran iuran yang dibebankan ke buruh berdasarkan persentase yakni 4 persen dibayarkan pengusaha dan 1 persen dibayarkan oleh buruh. "Jadi jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan," ujarnya.

    Keempat, Said mengungkapkan, dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka terjadi migrasi kepesertaan menuju kelas yang lebih rendah. Kemudian ia memprediksi masyarakat berpindah kepada asuransi kesehatan dari swasta.

    Alasan terakhir, kata Said, ketika rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan karena dirasa memberatkan maka sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat.

    Usai rapat bersama Komisi XI DPR pada 20 Januari 2020 lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan alasannya belum memberi solusi atas sengkarut BPJS Kesehatan.

    "Ya belum waktunya, kalau datanya saya sudah dapat lengkap (baru memberi solusi). Sama seperti kalau saya mau memberikan terapi, ya saya harus punya diagnosa yang tepat. Kalau diagnosa ndak tepat, ya saya takut salah ngasih solusi," ujar dia.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.