OJK Lakukan 22 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan di 2019

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

Tempo.Co, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan lembaganya melakukan 22 penyidikan pada sektor Jasa Keuangan pada sepanjang 2019.

"Itu terdiri dari 17 kasus perbankan, empat kasus pasar modal, dan satu kasus industri keuangan non-bank," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Dari penyidikan tersebut, Wimboh mengatakan 20 berkas perkara telah dinyatakan lengkap alias P21 dan sembilan perkara sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Kendati demikian, ketika ditanya awak media mengenai perkara-perkara yang ditangani lembaganya itu, ia enggan menjelaskannya. 

"Detailnya saya enggak hapal, yang penting bukan siapa, kalau sudah kasus hukum pasti kami umumkan, tapi yang masih penyelidikan masih confidential, ada lah," tutur Wimboh.

Selain melakukan penyidikan kasus, Wimboh mengatakan lembaganya juga telah melakukan sejumlah penegakan hukum di berbagai sektor sepanjang 2019 lalu. Misalnya saja di industri pasar modal, tercatat otoritas telah melakukan pembatasan penjualan reksa dana tertentu kepada 36 manajer investasi.

OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga akuntan publik, pembekuan tiga surat tanda terdaftar akuntan, pembekuan satu izin WPE, serta pencabutan izin usaha. Selain itu juga otoritas menjatuhkan sanksi denda sebanyak 43 kali dengan nilai total Rp 11,74 miliar.

Adapun pada sektor industri keuangan non-bank, penegakan hukum yang telah dilakukan sepanjang 2019 antara lain pengenaan sanksi denda sebanyak 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha serta pencabutan izin 31 kegiatan usaha.

 

 






Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

23 jam lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

1 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Lima Kiat Siapkan Keuangan di Masa Sulit

1 hari lalu

Lima Kiat Siapkan Keuangan di Masa Sulit

Kondisi sulit tidak bisa diduga. Mempersiapkan keuangan dapat mengurangi dampak buruknya.


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

2 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

2 hari lalu

Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

OJK menyampaikan rata-rata rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) di industri bayar tunda alias paylater mendekati angka 8 persen.


Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

3 hari lalu

Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

OJK menyebutkan bahwa debitur terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, berpotensi mendapatkan keringanan kredit.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

4 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


OJK: Gap Antara Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Makin Menurun

4 hari lalu

OJK: Gap Antara Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Makin Menurun

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIK) yang dilakukan OJK menunjukkan indeks inklusi keuangan tahun 2022 telah mencapai 49,68 persen


Volodymyr Zelensky Dikritik soal Amandemen Pengawasan Keuangan

4 hari lalu

Volodymyr Zelensky Dikritik soal Amandemen Pengawasan Keuangan

Volodymyr Zelensky dianggap memupuskan harapan Ukraina gabung Uni Eropa setelah menanda-tangani amandemen pengurangan pengawasan keuangan.