RUU Perlindungan Data Pribadi Diserahkan ke Komisi I DPR

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengar laporan Komisi III tentang hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) dan dilanjutkan pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tempo.Co, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyerahkan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada Komisi I. Dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan segera membahas beleid itu dengan pemerintah.

"Apa yang akan dibahas dalam Komisi I nanti harus ada sinergi antara DPR dan pemerintah agar tidak menimbulkan efek negatif untuk masyarakat," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Puan mengatakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi akan melibatkan masyarakat luas dan stakeholders terkait. Ia meminta Komisi I memastikan pembahasan beleid tersebut berjalan transparan.

Pembahasan secara terbuka, kata Puan, akan mengantisipasi munculnya draf abal-abal yang tidak sesuai dengan usulan pemerintah. Adapun setelah pemerintah menyusun daftar inventaris masalah atau DIM, ia meminta Kominfo segera mensosialisasikan ke masyarakat.

"Draf atau DIM itu nanti segera disosialisasikan agar tidak menimbukan persepsi publik yang tidak sesuai," katanya. 

DPR saat ini telah menerima naskah akademik yang disusun oleh Kementerian Kominfo terkait perlindungan data pribadi. DPR juga telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang isinya menugaskan Kominfo dan kementerian atau lembaga terkait untuk membahas RUU PDP bersama Dewan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan siap membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dalam waktu dekat. Saat ini, ia memastikan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses perembukan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR.

"Kami mengacu pada proses politik di DPR RI. Kami akan membahasnya dengan Komisi I DPR dan tentu akan berjalan transparan," katanya.

Berdasarkan naskah akademik yang disusun pemerintah, RUU Perlindungan Data Pribadi berisi 15 bab dan 72 pasal. Meski enggan merinci tiap-tiap pasalnya, Johnny menyatakan seluruh poin tersebut melingkupi tiga hal.

Pertama, poin RUU Perlindungan Data Pribadi akan membahas kedaulatan data. Kedua, beleid itu rencananya memayungi pemilik data atau data owner. Ketiga, RUU itu akan melindungi pengguna data. Adapun secara umum, RUU tersebut membahas perihal penggunaan data umum pribadi dan data spesifik pribadi.

"Pengaturan lainnya akan membahas data antar-negara atau cross border. Selain itu, RUU ini nantinya membuka peluang agar ramah terhadap inovasi dan bisnis," katanya 

Johnny menyatakan RUU Perlindungan Data Pribadi perlu segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab, saat ini, RUU itu sangat relevan dengan perkembangan kehidupan global.

Ia mengimbuhkan, saat ini 126 negara di dunia telah memiliki beleid serupa yang kerap disebut dengan general data protection regulation atau GDPR. Sedangkan di ASEAN, ada empat negara yang sudah memiliki undang-undang tersebut. Keempatnya adalah Malaysia, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Seandainya DPR dapat merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi ini dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki beleid perlindungan data pribadi sekaligus menjadi negara nomor 127 di kancah global. "Jadi, undang-undang ini memang sudah sebaiknya kita miliki," ujarnya.






Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

34 menit lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

1 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

1 hari lalu

DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

Laksamana Yudo Margono menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.


Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

2 hari lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

2 hari lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

2 hari lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

2 hari lalu

Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

DPR memberhentikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan hormat setelah menyetujui pencalonan Laksamana Yudo Margono.


Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

2 hari lalu

Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

Komisi I DPR menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa.


Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

2 hari lalu

Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai kemanan indonesia cukup stabil meskipun ada sejumlah isu yang cukup menonjol.


Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

2 hari lalu

Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mengantarkan Laksamana TNI Yudo Margono ke uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di DPR