TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendorong proyek MRT Jakarta hingga ke Tangerang Selatan menjadi proyek strategis nasional (PSN) agar progresnya bisa dipercepat.
“Kita masih berusaha agar masuk ke program strategis nasional. Jadi kalau sudah masuk biasanya ada percepatan,” kata Airin di sela Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
Ia juga sepakat dengan skema yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi soal Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Konsep yang disampaikan Pak Menteri, kami sepakati dengan KPBU karena begitu besar pembiayaan dan lainnya. Mudah-mudahan kalau sudah masuk ke program strategis nasional bisa dilakukan asistensi dari Bappenas, Kemenkeu, PT Penjaminan Infrastruktur PII dan lainnya," kata dia.
Saat ini progres proyek MRT ke Tangerang Selatan, kata Airin, sudah dilakukan prastudi kelaikan oleh PT MRT Jakarta. Hasilnya sudah diserahterimakan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
“Kemudian harapannya ada tindak lanjutnya. Nanti ada beberapa tahapan sebelum KPBU dan nanti dimasukkan biasanya ada regulasi bahwa untuk pembangunan MRT masuk program strategis nasional,” katanya.
Airin mengatakan pihaknya masih mengikuti keputusan pemda, karena proyek tersebut melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten.
“Kita ikut saja karena ini ada dua batas wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan itu ada dua provinsi Jakarta dan Banten. Siapa PJPK-nya (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) kita tunggu. Kalau pemerintah kota senang saja, dari Kemenhub pun kita menunggu,” katanya.
Adapun, rencana rute yang akan dilintasi oleh MRT di Tangerang Selatan, di antaranya Lebak Bulus-Ciputat-Pamulang-Puspitek-Rawa Buntu.
Namun, kata Airin, rute tersebut masih bisa berubah seiring dari hasil studi kelaikan (feasibility study) yang akan dilakukan.
“Itu kan masih pra-FS nanti akan dilanjutkan dengan FS dan dilihat apa yang dibutuhkan dan terbaik seperti apa nanti akan berkembangannya. Termasuk, pembebasan lahan akan didiskusikan sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah,” katanya.
Dalam kesempatan sama, untuk lebih mendorong percepatan pembangunan transportasi Jabodetabek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kita sekarang ini berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi,” katanya.
Salah satu yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah proyek MRT Jakarta Tahap II yang targetkan selesai pada 2023. “Makanya kita lagi atur rencana itu lebih konkret agar investor bisa tertarik. Karena dana itu bisa diperoleh bila ada ‘cross subsidi’ (subsidi silang). Katakanlah TOD (kawasan berorientasi transit) yang besar harus memberikan subsidi kepada pengembangan prasarananya,” katanya.
Budi menyebutkan kebutuhan biaya untuk jalur MRT Timur-Barat, yakni sekitar Rp 20 triliun.
ANTARA
