Pemerintah Terbitkan PP Atur Sistem Informasi Perdagangan

Reporter

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan keterangannya seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan yang bertujuan agar prosedur pengumpulan data dan atau informasi perdagangan menjadi terintegrasi untuk mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

Penerbitan PP ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk membentuk PP yang mengatur sistem informasi perdagangan. PP tersebut ditetapkan pada 16 Januari 2020 dan diundangkan pada 20 Januari 2020.

"PP No. 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan diharapkan dapat menjadi mekanisme pengelolaan data dan informasi perdagangan yang terintegrasi sehingga dapat mengendalikan kebijakan perdagangan,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangannya di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Mendag mengatakan, sistem informasi sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu keputusan yang membutuhkan ketersediaan data perdagangan dan/atau informasi perdagangan secara cepat, akurat, dan mutakhir.

Menurut dia, pemanfaatan sistem informasi dalam lingkup perdagangan terkait erat dengan aspek kebijakan, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan publik.

Untuk itu, PP Nomor 5 Tahun 2020 dapat mengoptimalisasi kebijakan dan/atau pengendalian di bidang perdagangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sistem informasi perdagangan nantinya akan berfungsi mendukung pelaksanaan tugas serta wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dukungan tersebut misalnya menyediakan data dan informasi perdagangan yang akurat dan aktual; menyebarluaskan data dan informasi tentang kebijakan dan pengendalian perdagangan secara cepat dan otentik; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan tugas dan wewenangnya di bidang perdagangan.

Mendag menjelaskan, dalam penyelenggaraannya, sistem informasi perdagangan terdiri atas sistem informasi perdagangan nasional yang dikembangkan menteri dengan lingkup nasional dan sistem informasi perdagangan daerah yang dikembangkan pemerintah daerah dengan lingkup daerah.

Sistem informasi perdagangan ini juga harus memiliki prinsip yaitu transparansi, kehati-hatian, keterpercayaan, dan akuntabilitas.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Kemendag meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan data dan informasi perdagangan.

"Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan kepada lembaga penerbit perizinan di bidang perdagangan, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Mendag.

Selain pelaku usaha, kementerian/lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, Bank Indonesia, OJK, dan BPS juga wajib memberikan data dan informasi kepada Kemendag.

Apabila mereka tidak memberikan data yang dibutuhkan juga akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengintegrasikan sistem informasi perdagangan nasional, lanjut Mendag, Kemendag membuat klasifikasi data perdagangan dan/atau informasi perdagangan yang dapat dibagi pakai dan berbagi pakai data perdagangan dan/atau informasi perdagangan berdasarkan hasil klasifikasi dimaksud.

Sistem pengintegrasian juga dapat dilakukan pada sistem informasi yang dikembangkan Bank Indonesia, OJK, dan K/L lainnya.

Sedangkan untuk mengintegrasikan sistem informasi perdagangan daerah, gubernur dan bupati/wali kota akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendag terkait dengan teknis pengembangan dan integrasi sistem informasi perdagangan serta kontinuitas, interoperabilitas, dan kemutakhiran data perdagangan dan/atau informasi perdagangan.

"Sinergitas sistem informasi perdagangan antarkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi/lembaga inilah yang merupakan substansi utama dalam PP mengenai sistem informasi perdagangan," kata Mendag.

ANTARA






Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

1 hari lalu

Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

Hotman Paris sering menerima pengaduan dan konsultasi hukum bagi warga di Kopi Johny, Kelapa Gading


Mendag Zulhas Ajak Waralaba Lokal untuk Go Internasional Melalui FLEI EXPO XIX 2022

12 hari lalu

Mendag Zulhas Ajak Waralaba Lokal untuk Go Internasional Melalui FLEI EXPO XIX 2022

Resmi dibuka pada Jumat, 18 November 2022, FLEI EXPO Edisi ke-19 dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan juga beberapa perwakilan dari instansi Kementerian hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


IHSG Menghijau di Sesi Pertama, Saham Sektor Energi Terdepan Menguat

16 hari lalu

IHSG Menghijau di Sesi Pertama, Saham Sektor Energi Terdepan Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini menguat di sesi pertama perdagangan. IHSG menguat 0,54 persen, berada di level 7.083.


RI-Cina Teken Perjanjian BETC, Zulhas: Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

17 hari lalu

RI-Cina Teken Perjanjian BETC, Zulhas: Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Indonesia dan Cina menandatangi perjanjian Persetujuan Perluasan dan Pendalaman Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan Lebih Lanjut atau BETC.


Warga Cina Divonis 20 Tahun Penjara dengan Tuduhan Mencuri Data Perdagangan

18 hari lalu

Warga Cina Divonis 20 Tahun Penjara dengan Tuduhan Mencuri Data Perdagangan

Xu dihukum penjara 20 tahun atas tuduhan merencanakan mencuri rahasia perdagangan sejumlah perusahaan penerbangan Amerika Serikat


5 Sektor Penopang Pertumbuhan Ekonomi RI: dari Pertanian, Industri, Pertambangan...

27 hari lalu

5 Sektor Penopang Pertumbuhan Ekonomi RI: dari Pertanian, Industri, Pertambangan...

Kepala BPS Margo Yuwono membeberkan sedikitnya ada lima sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Apa saja?


Bursa Efek Indonesia Akan Mulai Kembangkan Perdagangan Karbon pada 2023

32 hari lalu

Bursa Efek Indonesia Akan Mulai Kembangkan Perdagangan Karbon pada 2023

PT Pertamina (Persero) telah menggandeng Bursa Efek Indonesia untuk merealisasikan perdagangan karbon.


4 Fakta Melorotnya Cadangan Beras di Perum Bulog

36 hari lalu

4 Fakta Melorotnya Cadangan Beras di Perum Bulog

Target cadangan beras pemerintah sebesar 1,2 juta ton pada Desember 2022 diperkirakan tak bisa tercapai.


Ekspor Tekstil Kian Turun, Ekonom Ungkap Solusi Selamat dari Ancaman Resesi 2023

36 hari lalu

Ekspor Tekstil Kian Turun, Ekonom Ungkap Solusi Selamat dari Ancaman Resesi 2023

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi soal turunnya ekspor produk tekstil Indonesia hingga 30 persen.


Luhut: RI Bisa Pertahankan Ekonomi Sekarang Ini, Tidak Lepas dari Kerja Sama dengan Cina

37 hari lalu

Luhut: RI Bisa Pertahankan Ekonomi Sekarang Ini, Tidak Lepas dari Kerja Sama dengan Cina

Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ada andil China dalam perekonomian Indonesia.