Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2020, BPOM Targetkan 90 Persen Distributor Obat Tersertifikasi

image-gnews
Kepala Badan POM Penny K Lukito (kedua kiri) menunjukkan contoh produk tanpa izin rdar (TIE) seusai konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di kantor Badan POM, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Badan POM menemukan Rp3,97 miliar pangan tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari 1.152 sarana distribusi pangan (ritel, importir, distributor, grosir) selama intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang dilaksanakan sejak awal Desember 2019 oleh 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 kantor Badan POM di kabupaten/kota seluruh Indonesia. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Kepala Badan POM Penny K Lukito (kedua kiri) menunjukkan contoh produk tanpa izin rdar (TIE) seusai konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di kantor Badan POM, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Badan POM menemukan Rp3,97 miliar pangan tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari 1.152 sarana distribusi pangan (ritel, importir, distributor, grosir) selama intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang dilaksanakan sejak awal Desember 2019 oleh 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 kantor Badan POM di kabupaten/kota seluruh Indonesia. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menargetkan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) akan mencapai 90 persen dalam tahun ini. 

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Rita Endang mengatakan sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 25/2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, sebenarnya BPOM menginginkan seluruh PBF yang ada sudah mengantongi sertifikat.

"Dari 2.081 PBF yang ada saat ini baru 63,7 persen yang tersertifikat, kami pun telah lakukan berbagai kemudahan guna mencapai hasil yang maksimal," katanya, Senin 3 Februari 2020.

Pasalnya, penerapan standar CDOB bertujuan untuk mempertahankan konsistensi mutu obat yang diproduksi oleh Industri Farmasi sepanjang jalur distribusinya sampai ke tangan konsumen sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Penerapan wajib CDOB secara konsisten juga dapat mengamankan jalur distribusi obat dari maraknya peredaran obat ilegal termasuk palsu, meminimalisir penyaluran obat ke sarana ilegal, penyimpangan distribusi obat lainnya, serta penyalahgunaan obat oleh masyarakat.

Adapun beberapa upaya yang Rita maksud, antara lain pembuataan elektronik sertifikat yang dapat diproses digital, hingga pemberlakuan tanda tangan elektronik. Tak hanya itu, simplifikasi pelayanan sertifikat juga telah dilakukan dari 89 hari kerja menjadi 49 hari kerja.

Tak hanya itu, sejak pengembangan digital tahun lalu masyarakat juga dapat memantau PBF mana saja yang sudah mendapat sertifikasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Rita, sejauh ini pihaknya menilai hanya kendala dasar yang membuat PBF belum sepenuhnya layak uji. Yakni, terkait komitmen perusahaan distributor itu sendiri.

"PBF lokal memang yang lebih perlu di-maintain. Sebenarnya mereka hanya perlu komitmen karena sertifikasi ini membutuhkan kualitas, inspeksi diri, manajemen penyimpanan dan pencatatan, juga kesiapan ruangan," ujar Rita.

Dia menambahkan setiap ruangan penyimpanan obat harus memiliki sejumlah ketentuan yang dipenuhi di antaranya pemantau suhu ruangan. Namun, bagi Rita hal itu tidak mahal jika satu perusahaan telah memiliki komitmen yang baik.

Adapun, BPOM mencatat saat ini mayoritas PBF hanya tersebar di tiga wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selain di tiga wilayah itu hanya ada 5 persen PBF yang tersebar di Indonesia.

Alhasil, BPOM menilai langkah CDOB sudah sangat tepat dalam memantau pendistribusian obat agar tetap berkualitas sampai di tangan masyarakat. Apalagi mengingat efisiensi yang dibutuhkan karena tantangan infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya merata saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Upaya BPKN Gencarkan Implementasi Regulasi Pelabelan BPA

1 hari lalu

BPOM Sosialisasi Aturan Baru LabelBahaya BPA
Upaya BPKN Gencarkan Implementasi Regulasi Pelabelan BPA

BKPN mendorong penerbitan petunjuk teknis dan produsen besar memberi contoh penerapan label BPA.


Pentingnya Literasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Masyarakat

3 hari lalu

Ilustrasi obat ilegal. Pixabay
Pentingnya Literasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Masyarakat

Masyarakat diminta paham terhadap produk obat dan makanan dengan memperhatikan legalitas keamanan, mutu, khasiat, gizi dan manfaatnya.


Harga Obat Mahal, Kemenperin akan Dorong Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri

7 hari lalu

Ilustrasi obat batuk sirup. shutterstock.com
Harga Obat Mahal, Kemenperin akan Dorong Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri

Pemerintah memberikan sorotan terkait harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, namun tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan.


Senyawa Bromat dalam AMDK: Akademisi Menilai Perlu Uji Analisis Air Tanah

9 hari lalu

Ilustrasi air mineral by Boldsky
Senyawa Bromat dalam AMDK: Akademisi Menilai Perlu Uji Analisis Air Tanah

BPOM mengingatkan produsen air minum dalam kemasan atau AMDK untuk memperhatikan bromat.


Waspada Makanan Mengandung Zat Berbahaya, Ini Pesan BPOM

10 hari lalu

Ilustrasi jajanan anak. Twitter.com
Waspada Makanan Mengandung Zat Berbahaya, Ini Pesan BPOM

BPOM menyebut Indonesia sedang terancam berbagai penyakit yang disebabkan pangan yang mengandung berbagai zat berbahaya, waspadalah.


YLKI Sambut Positif dan Minta BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label Bahaya BPA

14 hari lalu

BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label
Bahaya BPA
YLKI Sambut Positif dan Minta BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label Bahaya BPA

Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen


Titah Jokowi Bereskan Mahalnya Harga Obat dan Alat Kesehatan

15 hari lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Titah Jokowi Bereskan Mahalnya Harga Obat dan Alat Kesehatan

Jokowi memberikan instruksi ke anak buahnya guna membereskan persoalan harga obat dan alat kesehatan yang mahal.


Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

15 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

Menurut Muhaimin Iskandar, optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini.


Usai Rapat dengan Jokowi, Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia

15 hari lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Usai Rapat dengan Jokowi, Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia

teri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia.


Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

22 hari lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto legalisasi kratom masih menunggu penelitian dari BRIN yang didampingi BPOM.