Klarifikasi Dugaan Korupsi di BTN, DPR Akan Panggil Direksi Lama

Reporter

Editor

Rahma Tri

Suasana salah satu stan milik Bank BTN dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad, 28 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana kembali melakukan pertemuan dengan jajaran petinggi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pemanggilan itu dilakukan untuk membahas laporan dugaan praktik korupsi dan window dressing di BTN.

Anggota Komisi XI Dari Fraksi PDIP Hendrawan Supraktikno mengatakan, bila perlu, DPR akan mengundang direksi BTN lama yang terkait dengan dugaan kasus korupsi tersebut. Pasalnya, saat ini bank spesialis kredit perumahan tersebut dipimpin oleh direksi baru dengan jabatan direktur utama diduduki oleh Pahala N. Mansury yang baru menduduki posisi ini pada November 2019.

Untuk dugaan praktik cessie dalam laporan keuangan BTN 2018, DPR kemungkinan juga akan mengundang PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sebab, dugaan window dressing melibatkan PPA. Sementara itu,  dugaan korupsi melibatkan PT Batam Island Marina.

"Bila perlu kami undang [eks orang BTN] sudah ada usulan. BTN harus kita jadikan berdaya saing yang tinggi," kata Hendrawan di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Menurut dia, pertemuan-pertemuan tersebut penting dilakukan untuk menemukan kepastian dalam kasus BTN ini. Dia mengakui whistle blower bisa menjadi instrumen penting untuk melakukan penegakkan good corporate governance. Namun, di lain sisi, dia mengakui jika informasi tersebut tidak benar akan dapat merusak reputasi BTN. "Kami harus cermat, kami bekerja atas dasar ketentuan yang ketat juga," katanya.

Hari ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengadakan rapat tertutup dengan direksi BTN. Dalam rapat tersebut, DPR meminta penjelasan dari perseroan mengenai laporan dugaan window dressing laporan keuangan 2018 dan dugaan praktik korupsi.

Seusai rapat tertutup tersebut, Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury menyatakan tidak terjadi praktik window dressing dalam laporan keuangan perseroan tahun 2018, sebagaimana temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. "Kalau sepengetahuan kami, itu tidak ada praktik window dressing. Tetapi, itukan saya menjelaskan ini sebagai dirut baru ya," katanya.

Pahala menambahkan pihaknya telah menjelaskan duduk perkara dugaan window dressing tersebut dan telah diselesaikan sesuai dengan dengan prinsip governance yang ada pada akhir 2018. Selanjutnya, BTN akan memberikan penjelasan secara tertulis kepada BAKN.

BISNIS






Laba Bersih BTN hingga Akhir Oktober 2022 Rp 2,49 T, Naik 44 Persen

1 hari lalu

Laba Bersih BTN hingga Akhir Oktober 2022 Rp 2,49 T, Naik 44 Persen

BTN mencatatkan kinerja positif jelang right issue.


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

5 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

5 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

13 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

14 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

15 hari lalu

Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

Kejaksaan Tinggi DKI menyerahkan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti tahap II perkara korupsi pembebasan lahan di Cipayung.


Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

15 hari lalu

Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

Kejagung memeriksa tiga orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Kominfo.


Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

15 hari lalu

Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

Transparency International telah melayangkan surat terbuka kepada Presidensi G20 lantaran KTT dianggap absen dari pembahasan isu-isu korupsi lintas negara.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

16 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

FAKTA Indonesia dampingi Musa Emyus melaporkan PT Transjakarta ke KPK karena indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

16 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK Buntut Polemik Sistem Tap In-Tap Out

Mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta laporkan PT Transjakarta ke KPK atas dugaan korupsi