DPR Minta Kasus Jiwasraya Rampung Paling Lambat 2023

Reporter

Editor

Rahma Tri

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dito Ganinduto meminta persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa selesai paling lama dalam tiga tahun ke depan, atau hingga 2023.

"Kami sepakat dengan Ketua BPK, solusi ini mesti diselesaikan dalam tiga tahun, 2023 harus selesai. Ini komitmen bersama untuk mencari dan menyelesaikan solusi," tutur Dito di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

Tenggat waktu itu ditetapkan agar masyarakat, khususnya nasabah Jiwasraya, lebih tenang dan menyerahkan tindak lanjut perkara kepada pemerintah. Penyelesaian perkara itu juga menjadi tanda bahwa pemerintah hadir.

Saat ini, BPK tengah melakukan audit investigasi serta menghitung kerugian negara dari kasus Jiwasraya. Lembaga audit negara itu juga bakal memeriksa beberapa pihak, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bursa Efek Indonesia.

Dito mengatakan, langkah BPK itu selaras dengan Komisi Keuangan DPR yang telah membentuk Panitia Kerja Industri Keuangan. "Kami ingin ini segera diselesaikan untuk mencari solusi, bagaimana mengembalikan hak nasabah 5,5 juta dan 17 ribu investasi di Jiwasraya, khususnya JS Saving Plan."

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Jiwasraya akan mulai menyicil kewajibannya untuk membayar klaim nasabah mulai akhir Maret 2020 mendatang.

"Insya Allah dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya sesuai saran yang disampaikan kita akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret. Tapi kalau memang bisa lebih cepat kita coba lakukan," kata Erick Thohir saat rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Menurut Erick, saat ini kewajiban Jiwasraya adalah untuk membayar dana nasabah senilai Rp 16 triliun. Di sisi lain, Jiwasraya juga mengalami kekurangan solvabilitas (kewajiban membayar kewajiban) sekitar Rp 28 triliun. Nilai sebesar itu diperlukan untuk memenuhi ketentuan risk base capital (RBC) sebesar 120 persen. 

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

16 menit lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

41 menit lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


BRI Konsisten Lakukan Digitalisasi Melalui BRImo

45 menit lalu

BRI Konsisten Lakukan Digitalisasi Melalui BRImo

Pertumbuhan volume transaksi di BRImo sampai dengan Oktober 2022 Rp 2.084 triliun


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

54 menit lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

59 menit lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Jadi Off Taker Pangan, Petani: Jangan Sekadar Beli

1 jam lalu

Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Jadi Off Taker Pangan, Petani: Jangan Sekadar Beli

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan BUMN bisa mengambil peran yang lebih strategis untuk membantu petani berkembang.


Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik

2 jam lalu

Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik

Poltracking menyebut sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati peringkat teratas kepuasan publik di kabinet Jokowi.


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

2 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

16 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

22 jam lalu

Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

Erick Thohir mengatakan, untuk jenis makanan akan ada produk makanan milik Kaesang Pangarep di antaranya Sang Pisang dan Mangkokku.