Dana Desa untuk Tiap Daerah di Papua Barat Naik jadi 960,6 Juta

Perahu Pearl of Papua di Teluk Doreh, Manokwari, Papua Barat (21/6). Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan alokasi dana desa untuk tiap kampung atau desa di Provinsi Papua Barat pada tahun ini rata-rata sebesar Rp 960,59 juta. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka alokasi dana desa tahun ini naik 2,9 persen atau menjadi Rp 1,56 triliun. 

"Dana desa yang dialokasikan untuk Papua Barat terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015," ujar Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Heri Utomo di Manokwari, Ahad, 2 Februari 2020. 

Heri menjelaskan, anggaran dana desa pada tahun 2015 hanya Rp 446 miliar lalu naik menjadi Rp 1,075 triliun pada 2016, sementara pada 2017 angkanya naik lagi menjadi Rp 1,36 triliun. Sementara pada tahun 2018 turun menjadi Rp 1,33 triliun lalu naik di 2019 menjadi Rp 1,51 triliun dan 2020 menjadi Rp 1,56 triliun.

Heri menyebutkan sebagai upaya mempercepat pembangunan desa telah dilakukan beberapa perubahan dalam kebijakan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Beleid itu mengatur reformulasi pengalokasian Dana Desa dan penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa.

Reformulasi pengalokasian Dana Desa dilakukan untuk menghasilkan pola distribusi yang lebih berkeadilan untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang masih mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, serta alokasi kinerja kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.

Alokasi kinerja Dana Desa pada tahun 2020 bertujuan mendorong peningkatan kinerja Pendapatan Asli Desa (PADes), kinerja pengelolaan Dana Desa, kinerja pengentasan kemiskinan di desa, dan kinerja peningkatan status desa.

Heri menyebutkan porsi pagu mengalami perubahan. Sesuai PMK yang baru, alokasi dasar diberi porsi 69 persen, alokasi afirmasi 1,5 persen, alokasi kinerja 1,5 persen dan alokasi formula 28 persen. Penyempurnaan mekanisme penyaluran dana desa ini menindaklanjuti arahan Presiden," kata Herii.

Kini di Papua Barat ada 1.742 kampung atau desa. Pencairan dana desa tahap I tahun 2020 sudah bisa dilakukan sejak Januari. Namun, hingga saat ini baru 9 kampung yang sudah melakukan pencairan.

ANTARA






Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

2 hari lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

2 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

5 hari lalu

Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

Dalam mendukung program migrasi TV digital, Kominfo telah melakukan penghentian siaran TV analog di berbagai daerah. Berikut daftar lengkapnya.


Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

5 hari lalu

Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

Bulog Papua dan Papua Barat menjadi induk dalam menyalurkan beras saat bencana.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

6 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

8 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

8 hari lalu

Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

10 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

16 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

17 hari lalu

Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

KPK tetapkan SL sebagai tersangka perkara dana perimbangan Papua Barat APBN tahun 2017 hingga 2018.