Politikus PKS Usul Ekspor Ganja, BNN: Perlu Telusuri Motivasinya

Ganja. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menolak tegas usulan politikus yang mendorong ganja sebagai komoditas ekspor. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tanaman itu masuk dalam narkotika golongan 1.

"Melarang tanaman ganja mulai dari biji, buah, jerami, hasil olahan atau bagian tanaman lainnya untuk tujuan apa pun," ujar Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Februari 2020.

Arman menanggapi usulan dari anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli yang mengusulkan agar pemerintah menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis lalu, 30 Januari 2020.

Rafli beralasan, ganja mudah tumbuh di Aceh dan ada peluang ekspor mengingat sejumlah negara di dunia memang melegalkan ganja. "Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja. Jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," ujarnya saat itu.

Lebih jauh Arman mengatakan ganja merupakan narkotika yang jika disalahgunakan dapat merusak kesehatan secara permanen dan menimbulkan ketergantungan. Hingga kini belum ada satu pun pembuktian dari penelitian medis bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit tertentu, seperti asma. "Apalagi obat asma sangat banyak dan cukup tersedia sehingga tidak diperlukan obat-obat lain sebagai alternatif."

Tak hanya itu, menurut Arman, juga menegaskan belum ada negara yang mengeluarkan ganja dari jenis narkotika golongan 1 dalam undang-undang mereka, termasuk Indonesia.
Sehingga jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanaman ganja di luar ketentuan Undang-Undang, hal tersebut merupakan tindak kejahatan.

Bila hal itu dilanggar, maka perbuatan tersebut adalah kejahatan atau perbuatan pidana. "Oleh karena itu, jika ada keinginan untuk melegalisisasi ganja perlu ditelusuri motivasi dan kepentingannya apakah untuk kepentingan masyarakat atau sindikat," kata Arman.

Ihwal usulan ekspor ganja itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari. Alih-alih menanggapi, Luhut justru balik melempar usulan tersebut.

"Tanya saja ke PKS yang mengusulkan," ujarnya sembari berlalu seusai menggelar rapat dengan sejumlah pihak di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat petang, 31 Januari 2020.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY






Ganja 500 Kilogram Musnah, Polisi India Sebut Dimakan Tikus

12 jam lalu

Ganja 500 Kilogram Musnah, Polisi India Sebut Dimakan Tikus

Polisi India menuduh tikus telah memakan barang bukti berupa 500 kilogram ganja.


Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

1 hari lalu

Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

Negara lain, seperti Thailand, kata Luhut, memiliki lembaga modifikasi cuaca yang pertanggungjawabannya langsung kepada raja.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

2 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

2 hari lalu

Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

Menko Luhut Pandjaitan membeberkan kabar terbaru kasus tumpahan minyak Montara. Salah satunya soal PTTEP yang setuju membayar ganti rugi Rp 2 triliun.


Konsumsi Minyak RI Besar, Luhut: Target Kita Produksi 1 Juta Barel di 2030

3 hari lalu

Konsumsi Minyak RI Besar, Luhut: Target Kita Produksi 1 Juta Barel di 2030

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan konsumsi energi Indonesia cukup besar, khususnya minyak bumi.


Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

3 hari lalu

Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana produk ikan sarden kaleng produksi CV Pasific Harvest ke Australia.


Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

4 hari lalu

Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

Bhima Yudhistira, menilai kekalahan gugatan RI soal kebijakan larangan ekspor nikel akan berdampak signifikan untuk Indonesia.


4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

5 hari lalu

4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

Dalam skema persetujuan kemitraan itu, terdapat lima kontrak bisnis senilai US$ 5,8 juta atau setara Rp 90 miliar ekspor Indonesia ke Cile.


PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

5 hari lalu

PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

Ahmad Syaikhu, menginstruksikan DPW Jawa Barat dan DPD Kabupaten Cianjur untuk turun ke lapangan membantu korban gempa Cianjur


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

5 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.