Ketidakpastian Global Membayangi, Sri Mulyani: Tugas Kita Banyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh pelbagai ketidakpastian global selama sebelas bulan mendatang. Ketidakpastian itu datang dari berbagai sumber, seperti ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut.

"Awal 2020, kita dihadapi berbagai tantangan seperti banjir, ketegangan politik global, dan penyebaran virus corona. Selama sebelas bulan ke depan, kita masih akan dihadapkan ketidakpastian. Banyak sekali tugas kita," ujar Sri Mulyani dalam sosial meia Instagram-nya, Sabtu, 1 Februari 2020.

Sri Mulyani mengatakan, kendati memiliki tantangan sulit, Indonesia mesti dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Saat ini, cara yang bisa digeber pemerintah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi adalah meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam pidato yang ia sampaikan pada Rabu, 29 Januari 2020, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan hal senada. Ia kala itu merincikan pelbagai sumber ketidakpastian global sepanjang 2020.

Pertama, Sri Mulyani menyebutkan Pemilu Amerika Serikat. "AS (Amerika Serikat) akan tetap menjadi sumber ketidakpasian karena sebentar lagi mereka akan pemilu. Itu berarti, segala sesuai dipolitisasi," ujarnya di Hotel Ritz Carlton.

Pada 2019, ekonomi global juga terhuyung-huyung karena AS. Ekonomi terpengaruh oleh pertikaian AS dengan mitra dagangnya, Cina, dan negara cross bordernya, Mexico. Kejadian itu membuat Bank Dunia merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dari hitungan sebelumnya.

Tak hanya kondisi politik yang memanas dengan dua negara tersebut, AS kembali membat dunia menghadapi ketidakpastian setelah negara yang dipimpin Donald Trump itu melancarkan serangan udara. Serangan melalui pesawat drone itu membunuh seorang jenderal di Iran.

Sri Mulyani mengimbuhkan, ketidakpastian juga bersumber dari rencana Brexit yang masih belum jelas, potensi resesi Eurozone, hingga kebangkitan populisme politik right wing. Sumber ketidakpastian lain berasal dari krisis politik Hong Kong, reformasi struktural perekonomian Cina yang tak mulus, hingga wabah virus corona yang masih berpotensi mengganggu perekonomian global.

Selanjutnya, perang antara Suriah dan Yaman juga akan mengganggu stabilitas ekonomi. Tak hanya itu, konflik regional Saudi-Iran dan AS-Iran, krisis politik Irak, dan konflik Israel-Palestina pun ditengarai turut menjadi sebab ekonomi global tak menentu. Terakhir, sejumlah kejadian di kawasan Asia Timur turut berkontribusi.

Semisal, adanya potensi perang dagang Jepang-Korea Selatan, melemahnya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur, hingga gangguan stabilitas keamanan akibat konflik dengan Korea. Sri Mulyani mengatakan, kendati banyak tantangan di 2020, ia yakin negara tetap dapat menjaga kondisi APBN pada level stabul.

"Meski mengalami ketidakpastian, pertumbuhan kita juga masih akan di atas 5 persen. Inflasi pun dapat dikeloa dalam level rendah, yakni plus-minus 3 persen," ucap Sri Mulyani






Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

10 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

12 jam lalu

Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

17 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

18 jam lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.


Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

18 jam lalu

Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

Di tengah perekonomian global yang masih bergejolak, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ada risiko stagflasi, bahkan resflasi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

19 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

1 hari lalu

Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

Transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan sebesar US$ 360 miliar pada tahun 2030.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

2 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

2 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

2 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)