Tempo.Co, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk konsolidasi lahan pertanian untuk meningkatan produksi petani ke skala yang lebih besar atau level bisnis. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengklaim kebijakan tersebut akan menguntungkan petani.
"Kita enggak mungkin melahirkan sistem pertanian yang produktif kalau enggak dilakukan konsolidasi petani. Dengan (konsolidasi), petani bisa melakukan usaha dalam skala bisnis lebih efisien, " ujar Teten di Museum Bank Indonesia, Sabtu, 1 Februari 2020.
Menurut Teten, saat ini pengelolaan lahan pertanian di Indonesia belum tertata karena masih berbentuk individual. Petani pun menggarap lahan dengan bidang yang sempit sehingga hasil produksinya terbatas.
Maka itu, ia memandang perlu dilakukan konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan merupakan upaya pemerintah untuk membentuk korporatisasi pertanian berbasis koperasi. Dengan sistem ini, lahan akan dikelola bersama-sama sehingga petani memperoleh keuntungan merata.
Teten menjelaskan, seandainya korporatisasi pertanian telah terbentuk, bantuan yang diberikan kepada pemerintah pun lebih optimal diterima petani. "Bantuan berupa subsidi pupuk, bibit, alat pertanian, dan infrastruktur pertanian lebih fokus," ucapnya.
Baca Juga:
Untuk mengawali pembentukan konsolidasi lahan ini, kementerian akan lebih dulu membentuk pilot project. Seandainya berhasil, kebijakan itu baru akan diterapkan secara meluas.
Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Teten Masduki menargetkan pilot project konsolidasi lahan pertanian akan kelar tahun ini. Ia berharap kebijakan tersebut akan mampu meningkatkan produksi UMKM dan mendongkrak porsi pendapatan produk domestik bruto dari usaha kecil dan menengah.
Sebab, saat ini ia mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB baru 60,37 persen. Padahal, porsi pelaku UMKM di Indonesia mencapai 99 persen. Namun,
