Pakar Hukum Ungkap Penyebab Buruh Tak Percaya Omnibus Law

Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Payaman Simanjuntak, menilai pemerintah kurang melibatkan buruh dalam menyusun draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu menyebabkan munculnya ketidakpercayaan buruh terhadap beleid yang saat ini telah kelar dan sudah akan disorongkan ke DPR.

"Wakil buruh kurang dilibatkan langsung dalam pembuatan draf yang sekarang untuk memberikan masukan. Karenanya, buruh ragu-ragu hak-haknya akan terpenuhi," ujarnya dalam diskusi Trijaya FM di Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Februari 2020.

Payaman mengatakan, saat ini pemerintah hanya secara lisan menjelaskan bahwa draf itu tidak akan memotong hak pekerja. Menurut dia, semisal rancangan beleid itu benar-benar berpihak pada buruh, pemerintah seharusnya menerangkan secara gamblang rician isi omnibus law sebelum diserahkan ke DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi membenarkan kurangnya keterlibatan pekerja dalam penyusunan draf RUU Cipta Lapangan Kerja. Karena itu, penyusunan beleid ini menggerus kepercayaan dan memunculkan multitafsir di kalangan buruh.

"Kami memang bereaksi ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan subtansi soal omnibus law klaster ketenagakerjaan. Sebab, kami belum diajak bicara," tuturnya.

Ristadi menerangkan, buruh saat ini masih terus bertanya-tanya seputar tujuan pembentukan omnibus law. Ia menduga perancangan omnibus law hanya bertujuan untuk menarik investor-investor baru tanpa mempertahankan investor lama.

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, beberapa waktu lalu mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dirancang untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Ia menerangkan, beleid ini digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 - 6 persen.

RUU tersebut juga akan menambah tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7 - 3 juta orang per tahun. 

Omnibus Law berisi penyederhanaan hukum tentang cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. RUU ini merupakan janji Presiden Jokowi saat terpilih kembali menjadi pempimpin negara pada Oktober 2019 lalu.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

1 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

1 hari lalu

Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

Pemasok utama iPhone di China, FoxConn diguncang kerusuhan kemarin. Perusahaan menawarkan bonus kepada buruh yang bersedia meninggalkan pabrik.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

3 hari lalu

Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan menaikkan upah


Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

3 hari lalu

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI naik 5,6 persen. Sementara buruh ingin UMP DKI naik 10,55 persen


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

4 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

4 hari lalu

Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

4 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI


Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

4 hari lalu

Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Sidang kedua Dewan Pengupahan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 tidak menemukan kesepahaman dari tripartit.


Pakar Anggap Kenaikan Upah Minimum 10 Persen Jalan Tengah yang Bijaksana

5 hari lalu

Pakar Anggap Kenaikan Upah Minimum 10 Persen Jalan Tengah yang Bijaksana

Dengan proyeksi inflasi tahun depan yang akan lebih tinggi, menurut dia, upah minimum 2023 memang minimal harus naik di kisaran 7-8 persen.