DPR Janji Pembahasan RUU Omnibus Law Akan Libatkan Buruh

Diskusi Publik 'Upah Layak dan Bahaya Omnibus Law Bagi Jurnalis' oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di kantornya, Jakarta Selatan, pada Ahad, 26 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakiln Rakyat (DPR) Melki Laka Lena berjanji pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berjalan transparan di Parlemen. Menurut dia, Dewan akan mengundang seluruh pihak, termasuk buruh di sektor formal maupun pekerja informal.

"Intinya sedapat mungkin berbagai kelompok pekerja akan kami undang untuk berbicara soal ini," ujarnya dalam diskusi yang digelar oleh Trijaya FM di Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Februari 2020.

Melki mengklaim, Dewan akan mengutamakan perundingan dari pelbagai arah, termasuk dari buruh, untuk menghindari aksi demonstrasi. Ia berharap demonstrasi hanya akan terjadi seumpama perundingan RUU ini mampat atau menemui jalan buntu.

Adapun saat ini sebelas paket draf RUU Omnibus Law inisiatif pemerintah belum diterima oleh Dewan. Paket itu terangkum di antaranya terangkum dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Baru, dan RUU Farmasi.

Pemerintah baru akan menyorongkan draf paket Omnibus Law kepada pimpinan DPR pada Senin, 3 Februari mendatang. "Saat ini kami masih menunggu Surpres (Surat Persiden) kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Setelah draf tersebut masuk ke DPR, legislator akan langsung memutuskannya dalam rapat paripurna Senin nanti. Dari hasil rapat paripurna, pimpinan dewan akan merembuk mekanisme pembahasan RUU.

"Apakah akan dibahas di baleg (Badan Legislasi), di masing-masing komisi, atau pansus, itu nanti pimpinan DPR yang memutuskan," tuturnya.

Melki memungkinkan, pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja akan kelar dalam waktu 100 hari. Meski dibahas dalam waktu cukup singkat, ia mengklaim DPR tak akan mengabaikan substansi regulasi.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, beberapa waktu lalu mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dirancang untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Ia menerangkan, beleid ini digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 - 6 persen.

RUU tersebut juga akan menambah tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7 - 3 juta orang per tahun. 

Omnibus Law berisi penyederhanaan hukum tentang cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. RUU ini merupakan janji Presiden Jokowi saat terpilih kembali menjadi pempimpin negara pada Oktober 2019 lalu.






Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

1 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

1 hari lalu

Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

Pemasok utama iPhone di China, FoxConn diguncang kerusuhan kemarin. Perusahaan menawarkan bonus kepada buruh yang bersedia meninggalkan pabrik.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

3 hari lalu

Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan menaikkan upah


Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

3 hari lalu

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI naik 5,6 persen. Sementara buruh ingin UMP DKI naik 10,55 persen


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

4 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

4 hari lalu

Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

4 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI


Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

4 hari lalu

Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Sidang kedua Dewan Pengupahan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 tidak menemukan kesepahaman dari tripartit.


Pakar Anggap Kenaikan Upah Minimum 10 Persen Jalan Tengah yang Bijaksana

5 hari lalu

Pakar Anggap Kenaikan Upah Minimum 10 Persen Jalan Tengah yang Bijaksana

Dengan proyeksi inflasi tahun depan yang akan lebih tinggi, menurut dia, upah minimum 2023 memang minimal harus naik di kisaran 7-8 persen.