DPR Pastikan Terima Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Senin

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimal Provinsi (UMP) Tahun 2020 sesuai yang direkomendasikan dewan pengupah dari kalangan buruh yaitu sebesar 16 persen. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Tempo.Co, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakiln Rakyat (DPR) Melki Laka Lena memastikan pihaknya akan menerima Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Lapangan Kerja pada Senin, 3 Februari 2020.

"Kami dengar Senin ini akan masuk. Kalau RUU sudah masuk, kami rencana akan langsung rapat paripurna Senin itu," ujarnya dalam Diskusi Trijaya FM di Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Februari 2020.

Melki mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja akan langsung dibahas setelah diketok dalam rapat paripurna. Adapun sebelumnya, ia menyatakan legislator sudah lebih dulu menerima kisi-kisi naskah regulasi dari pemerintah.

Menurut Melki, dalam pembahasan selanjutnya, Dewan akan membentuk tim kecil untuk mengawal terselenggaranya musyawarah perembukan RUU. Pembahasan itu akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk buruh, pengusaha, dan kementerian atau lembaga yang ditunjuk.

Ia memastikan pembahasan akan kelar sebelum 100 hari. "Bahkan rasanya bisa lebih cepat kalau demonstrasi di jalan lebih cepat," tuturnya.

Melki meminta buruh menahan diri untuk tidak turun ke lapangan seumpama masih bisa dirembuk di meja perundingan. Namun, ia menyilakan demonstrasi digelar seumpama terjadi jalan buntu dalam pembahasan.

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 - 6 persen. Beleid ini juga akan menambah tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7 - 3 juta orang per tahun. 

Omnibus Law berisi penyederhanaan hukum tentang cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. RUU ini merupakan janji Presiden Jokowi saat terpilih kembali menjadi pempimpin negara pada Oktober 2019 lalu.






BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

34 menit lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

51 menit lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

1 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

3 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

5 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

6 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

7 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

7 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

16 jam lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

18 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.