TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj,mengatakan pengelolaan industri asuransi di Indonesia buruk terkait terungkapnya kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya dan Asabri.
Keduanya merupakan perusahaan pelat merah, yang mengelola dana publik. Menurut Said, pengelolaan uang rakyat secara serampangan ini bentuk kezaliman ekonomi.
"Kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu di antara sekian kezaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi," kata Said dalam pidatonya di acara peringatan Harlah NU ke-94 di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.
Said berharap sederet kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terkuak ini tidak sampai mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat pada industri asuransi.
Selain itu, Said meminta pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak pada masyarakat miskin atau mustadh'afin. Dia mengkritik pengelolaan sektor-sektor ekonomi strategis yang kini justru dikuasai segelintir konglomerat.
Said mencontohkan data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan 33,5 persen aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing. Masyarakat kecil, kata dia, masih sulit untuk mengakses bantuan perbankan.
"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha besar (konglomerat)," kata Said Aqil Siradj.
AHMAD FAIZ
