TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tengah menunggu undangan dari Sekretariat Negara untuk rapat mengenai revitalisasi Monas yang dilakukan DKI Jakarta.
"Belum (ada rapat). Nanti akan undangan dari Pak Setneg sebagai ketua komisi pengarah," kata Basuki dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Kementerian PUPR pada Jumat, 31 Januari 2020.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan revitalisasi Taman Monas yang membabat 190 pohon. Proses tersebut menarik perhatian khalayak karena Pemprov DKI Jakarta disebut belum mengajukan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
DPRD DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai terjadi kejelasan akan izin-izin yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, yang merupakan anggota komisi pengarah tersebut, mengatakan dalam rapat pembahasan revitalisasi akan diundang pemenang sayembara rancangan revitalisasi.
Gubernur DKI Jakarta, yang merupakan sekretaris komisi tersebut, juga akan hadir jika diadakan rapat untuk membahas revitalisasi, yang diklaim akan semakin menghijaukan Monas.
Proses revitalisasi diatur Keppres Nomor 25 Tahun 1995 yang mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.
"Sudah ada semua. Pemprov itu bertugas menyusun rencana dan anggaran kemudian komisi pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan Taman Merdeka, termasuk Monas," kata Basuki.
ANTARA
