Kementan Minta UPT Investigasi Laporan Kasus Penyakit Satwa Liar
Reporter
Larissa Huda
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 31 Januari 2020 11:37 WIB
Fadjar berujar sampai saat ini belum diketahui pasti apakah virus corona bersumber dari hewan ternak, satwa liar, atau pun ikan. Namun, kata dia, bila ada bukti dari hewan ternak atau produknya maka akan dilakukan penutupan dari negara tertular sesuai tingkat risikonya. Beberapa waktu lalu, Kementan juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah penyebaran virus corona.
"Hasil koordinasi tersebut menyampaikan bahwa Kementan bersama kementerian atau lembaga terkait dan dinas melaksanakan upaya-upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian," ujar Fadjar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) juga memperketat pengawasan impor ikan. Lewat Surat Edaran Kepala BKIPM bernomor SE No.276/BKIPM/I/2020, Rina mengatakan akan memastikan daftar ikan yang diimpor dari negara terjangkit sehat dan aman dikonsumsi. Untuk itu, ia ingin segera dilakukan pengujian terhadap ikan dan kemungkinannya terpapar virus corona.
Apabila telah dipastikan ikan sebagai media pembawa virus corona, BKIPM akan menghentikan sementara impor ikan dari negara-negara yang dicurigai terkena wabah. Kementerian, kata Rina, akan meminta konfirmasi dari Otoritas Kompeten Tiongkok atau General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) terkait langkah pencegahan yang dilakukan.
"Kami juga akan mewajibkan GACC memastikan produk dari Tiongkok sudah diuji dan bebas virus corona,” ujar Rina dalam keterangan resminya.
Kepala Sub Direktortat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengatakan memastikan kewaspadaan baik secara internal dan eksternal untuk menekan penyebaran virus corona. Meskipun belum ada bukti bahwa penyebaran bisa terjadi lewat barang impor, Deni mengatakan lembaganya telah mengeluarkan instruksi kepada petugas di lapangan untuk menjalankan prosedur keamanan, seperti mengenakan sarung tangan, masker, dan alat pelindung lainnya.
"Kami merujuk pernyataan Kemenkes hawa untuk barang tidak bisa jadi media berkembangnya virus corona karena barang mati," tutur Deni.
Adapun untuk prosedur makanan daging, atau buah, Ditjen Bea dan Cukai akan merujuk pada ketentuan yang sudah. Misalnya saja, untuk produk makanan harus ada sertifikat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Selin itu, untuk produk hewan, ikan, atau pun tumbuhan harus ada sertifikat dari Badan Karantina. "Di setiap pelabuhan ada kantor katantina pelabuhan, nantinya juga dilakukan pengawasan ketat oleh Kemenkes, termasuk karantina manusia di pelabuhan," ujar Deni.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, per 29 Januari lalu setidaknya sudah 6.065 kasus, dengan 132 kematian di Cina. Adapun temuan di Cina sebanyak 5.997 kasus, sementara itu temuan lainnya terdapat penyebaran sebanyak 68 kasus di 15 negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, Australia, Malaysia, Thailand, Nepal, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Kamboja, Sri Lanka, Jerman, dan Uni Emirat Arab.
