Tumpak menjelaskan, Dewas memang berwenang merekrut Dirut TVRI baru. Namun secara administratif, mereka dibantu oleh Sekretariat Dewas yang berada di bawah tanggung jawab direksi.
Menurut Tumpak, proses rekrutmen ini seharusnya diketahui oleh semua anggota direksi. Apalagi, kata dia, beberapa nama pegawai yang masuk dalam sekretariat panitia pemilih adalah anak buahnya.
“Keputusan direksi, dalam hal ini Dirut, harus kolektif kolegial, jadi harus kesepakatan di dalam BOD,” kata Tumpak. Menurut Tumpak, ketentuan ini sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.
Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin menanggapi santai anggapan bahwa rekrutmen ini tidak menghormati proses di DPR dan upaya hukum yang ditempuh Helmy Yahya. Menurut Arief, kebijakan ini merupakan hasil dari rekomendasi rapat bersama DPR pada Rabu, 30 Januari 2020.
Satu dari empat rekomendasi saat pertemuan mereka adalah memberi perintah kepada Dewas TVRI mengangkat direksi baru TVRI.
Tempo kembali mengkonfirmasi alasan tidak adanya pembahasan rekrutmen ini di Dewan Direksi kepada Arief. Menurut dia, langkah dari Dewas juga sudah sesuai dengan PP 13 Tahun 2005. “Wewenang mengangkat (termasuk prosesnya) ada di Dewas,” kata Arief.
Sejak Desember 2019, Dewan Pengawas memang telah memberhentikan Helmy Yahya dari posisi Direktur Utama TVRI. Untuk pengganti sementera, Dewas menunjuk Supriyono sebagai Plt Dirut TVRI. Pemecatan ini kemudian menimbulkan polemik antara Dewas TVRI dan Helmy. Sehingga, Komisi Komunikasi dan Informatika DPR pun memanggil kedua pihak ini.
Plt Direktur Utama TVRI Supriyono sendiri belum bersedia berkomentar banyak. “Lebih baik komunikasi dengan Dewas, agar lebih jelas,” kata dia.
