115 Juta Orang RI Rentan Miskin Lagi, Respons Sri Mulyani?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Sri Mulyani kembali dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menkeu dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini menjadi kali ketiga dirinya menjabat sebagai Menkeu.TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi laporan Bank Dunia yang bertajuk Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class. Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut 45 persen penduduk Indonesia atau 115 juta orang yang rentan kembali miskin.

Sri Mulyani menjelaskan, selama 15 tahun terakhir, pemerintah terus berupaya memperkuat kelompok yang rentan miskin seperti yang disinggung oleh Bank Dunia. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah.

Sejumlah cara mulai dari komitmen alokasi dana pendidikan 20 persen APBN, hingga penggunaan dana desa untuk keperluan sosial. Untuk dana desa misalnya, Sri Mulyani menahan Rp 15 triliun, dari total Rp 72 triliun, sebagai insentif bagi daerah.

Uang ini diberikan bagi daerah yang bisa menurunkan angka stunting, meningkatkan akses terhadap air bersih, dan aspek sosial lainnya. Sehingga, beberapa daerah bisa mendapat insentif sampai Rp 50 miliar, dan yang lain tidak. "They (daerah) love it," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Lalu yang terbaru, pemerintah juga menyiapkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tujuannya, perizinan berusaha bisa disederhanakan dan banyak lapangan kerja tercipta. "Kami create a job, better quality of job," kata dia.

Sebelumnya, dalam laporan Bank Dunia itu disebutkan penduduk Indonesia yang rentan kembali miskin itu belum mencapai tingkat ekonomi yang aman. Kelompok tersebut kemungkinan naik ke status ekonomi yang lebih tinggi sama besarnya dengan kemungkinan turun ke bawah.

Sehingga, Bank Dunia menyebut tindakan untuk membantu mereka yang memiliki aspirasi menjadi kelas menengah masih diperlukan. Meski begitu, laporan Bank Dunia juga mencatat selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa. Khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10 persen.

Selama periode ini, tulis Bank Dunia, Indonesia juga mengalami pertumbuhan kelas menengah dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk. 52 juta orang Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok tersebut.






Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

4 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

13 jam lalu

Sri Mulyani Anggap RUU P2SK Relevan Merespons Dinamika Perekonomian Global dan Domestik

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) merupakan fondasi penting.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

16 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

1 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

1 hari lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

1 hari lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.