Kisah Sri Mulyani Dipermalukan Bos Bank Dunia Akibat Stunting

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada Juni 2010. Saat itu, Sri Mulyani ternyata merasa dipermalukan oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

"Saya dipermalukan dengan stunting. Your country top rank stunting," kata Sri Mulyani menirukan ucapan dari Kim, dalam diskusi Bank Dunia di Energy Building, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Saat itu, Sri Mulyani rupanya belum mengetahui apa itu stunting. Setelah itu, barulah ia tahu jika stunting adalah semacam kondisi gagal tumbuh pada seorang anak. "Baru saya wake up, waktu itu angka stunting juga mencapai 38 persen," kata dia.

Setelah itu, Kim meminta Sri Mulyani untuk melakukan sesuatu demi menurunkan angka stunting di Indonesia. Sri Mulyani kemudian mulai ikut menggaungkan pemecahan masalah besar ini di Tanah Air.

Salah satu orang yang diajak diskusi oleh Sri Mulyani adalah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sama seperti Sri Mulyani, Kalla rupanya juga belum tahu apa itu stunting. Setelah diberi penjelasan, barulah Kalla mulai sadar dengan masalah stunting di Indonesia.

Saat Pemilihan Presiden 2019, kata Sri Mulyani, kedua pasang kandidat pun membahas stunting dalam kampanye mereka. Baginya, ini adalah sebuah prestasi karena masalah tersebut kemudian mulai jadi perhatian di Tanah Air. "Semua ngomong stunting, itu achievement," kata dia.

Di pemerintahan, Sri Mulyani pun berupaya memulai perbaikan. Ia menyebutkan sedikitnya  butuh 18 kementerian dan semua daerah dalam menyelesaikan masalah stunting ini. Tahun 2019, angka prevalensi stunting turun jadi 27,67 persen.






Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

3 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

3 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

4 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

5 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

5 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

5 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

6 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

19 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Kepala BKKBN Sebut Gempa Cianjur Meningkatkan Resiko Stunting

23 jam lalu

Kepala BKKBN Sebut Gempa Cianjur Meningkatkan Resiko Stunting

BKKN menyatakan terdapat 300-an keluarga pra sejahtera yang terdampak Gempa Cianjur. Resiko stunting di kawasan itu pun meningkat.