Nadiem: Pak Jokowi Itu Jagoannya Debirokratisasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbicara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama dan Menteri BUMN Erick Thohir sebelum drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Foto: Biro Setpres

    Presiden Joko Widodo berbicara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama dan Menteri BUMN Erick Thohir sebelum drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Foto: Biro Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terang-terangan mengagumi kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode ini. Menurut dia, Jokowi adalah sosok yang paling bekerja keras di Kabinet Indonesia Maju.

    Pujian itu ia lemparkan saat menjadi pembicara dalam acara Katadata Indonesia Data dan Economic Forum 2020 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2020. Kala itu, Nadiem mendapatkan pernyataan dari audiens seputar peran pemerintah sebagai regulator di bidang pendidikan.

    "Saya beri tahu ya, di Kabinet Indonesia Maju, Pak Jokowi yang paling bekerja keras. Beliau bekerja 24 jam. Itu jadi inspirasi saya," ujar Nadiem.

    Nadiem mengatakan, selama menjadi menteri, ia telah belajar banyak hal dari Jokowi. Selain berguru soal etos kerja, Nadiem mengakui telah menyerap ilmu seputar debirokratisasi di level pemerintahan.

    Debirokratisasi, menurut Nadiem, telah membuat sistem pemerintahan menjadi tidak kaku. Ia mencontohkan, debirokratisasi dilakukan untuk mengatur sistem pendidikan tinggi di universitas.

    Atas dasar itulah, Nadiem belakangan meluncurkan program Kampus Merdeka yang salah satunya mengatur tentang kemudahan perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Nantinya perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan program studi (prodi) di Kemendikbud.

    Syaratnya, perguruan tinggi itu harus bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, USAID, BUMN, BUMD, top 100 world universities berdasarkan QS ranking. "Kalau melanggar standar, ya tinggal ditutup. Jadi tidak semua dikeluarkan izin-izin. Pak Jokowi itu jagoannya debirokratisasi," ujarnya.

    Jokowi sebelumnya menunjuk Nadiem sebagai pembantunya dalam pemilihan Kabinet Indonesia Maju 22 Oktober 2019. Nadiem yang berlatar belakang sebagai bos Gojek dianggap mampu membawa inovasi pada sistem pendidikan Indonesia dan kualitas sumber daya manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.